Network
PR INDRAMAYU - DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Senin 5 Oktober 2020 menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-undang.
"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?," kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2020.
Seluruh anggota DPR RI yang turut hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju terhadap RUU Ciptaker menjadi Undang-undang, seperti dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com melalui Antara.
Baca Juga: KSPI Tolak Omnibus Law dan Wacana Upah per Jam: Said Iqbal: Sangat Merugikan Buruh
Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat mengenai RUU tersebut.
Ada enam fraksi yang menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan (Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi Undang-undang (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS).
Selanjutnya, pemerintah memberikan pendapatnya terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker sebelum pengambilan keputusan.
Baca Juga: Rupiah Unggul Terhadap Mata Uang Asia Lainnya hingga Buat Dolar AS Terpental Jauh
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus atau Tim Penyusun (Timus/Timsin).
"RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya.
Hal pokok yang mengemuka serta mendapatkan perhatian secara jeli dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang selanjutnya telah disepakati, yang pertama, terkait dengan dikeluarkannya tujuh UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional; UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran; UU No. 4/2019 tentang Kebidanan; dan UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Baca Juga: Polisi Berhasil Tangkap 10 Pelaku Pembobolan Rekening Bank dengan Modus OTP di Sumsel
Yang kedua, adanya penambahan 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU No. 16/2009; UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan jo. UU No. 36/2008; UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo. UU No. 42/2009; dan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Ketiga, kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI); kemudahan dalam mendirikan perusahaan terbuka (PT) perseorangan, kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM," ungkapnya.
Terakhir, sertifikasi halal, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal dan bagi UMK diberikan kemudahan dan biaya yang ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan juga perguruan tinggi negeri.***
