Network
PR INDRAMAYU - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo meyakinI pertumpahan darah bakal terjadi, jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tetap disahkan menjadi undang-undang.
"Saya yakin peristiwa kelam akan berulang apabila RUU HIP ini diketok menjadi UU," kata Gatot seperti dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari RRI Sabtu 26 September 2020
Ia mengaku khawatir jika Pancasila bakal diganti melalui bangkitnya neo Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca Juga: Australia Serukan Usut Asal-usul Covid-19, Dilakukan Untuk Mencegah Terjadi Lagi
Nah, karena tidak ingin pertumpahan darah itu terjadi, Gatot pun bertekad untuk menjaga keutuhan Pancasila.
Makanya, dia pun bergabung dengan gerakan moral yang dimotori oleh Din Syamsuddin, Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI).
"Saya bergabung dan bangkit bersama-sama KAMI untuk menjaga jangan sampai Pancasila diganti," ungkapnya.
Baca Juga: Tetap Kalah dari Bosnia Meski Lakukan Rotasi Pemain, Kurang Beruntung Tetap Apresiasi
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tak henti-hentinya mendapat sorotan publik. Setelah RUU Omnibus Law
yang sebelumnya menuai kontroversi, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini muncul sebagai polemik baru.
Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan, pada Rabu 24 September 2020.
Baca Juga: Klarifikasi ke Ganjar Pranowo, Wali Kota Tegal: Dipanggil Kepolisian
Dikutip dari sumber lainnya ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancanangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.
Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila.
Baca Juga: Sembilan Manfaat Bersepeda Bagi Wanita, Tidak Hanya Sehat Fisik Namun Juga Sehat Mental
Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.***
