Baca Juga: Buka Peluang Ekspor, Ridwan Kamil Siapkan 1.000 Hektare untuk 1.000 Petani Milenial
Perlindungan HAM Berbasis Pasar
Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang menekankan perlindungan HAM, hanya saja menurut Herlambang hal itu tetap berusaha untuk tidak bertentangan dengan kepentingan investasi dan prioritas ekonomi Indonesia.
Istilahnya adalah penegakan HAM berbasis pasar. Kebijakannya dianggap dipengaruhi kepentingan investasi, pemodal, dan perdagangan bebas.
“Salah satu turunan produk hukumnya adalah UU Cipta Kerja yang juga membuka peluang serangan terhadap pembela lingkungan,” kata Herlambang.***