Network
PR INDRAMAYU- Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin, mengingatkan kepada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan keputusan isi materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja untuk tidak membuat kegaduhan.
Selain itu juga hindari hal yang melanggar hukum, melainkan dengan menempuh jalur hukum lewat pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalan konstitusional ke MK, bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum," kata Ma’ruf Amin, saat memberikan pembekalan kepada Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan LX dan Peserta PPRA LXI 2020 Lembaga Ketahanan Nasional secara daring dari Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.
Baca Juga: Seolah Meredam Polemik UU Cipta Kerja, Menhan Prabowo Subianto: Sabar, Kita Coba Dulu
Dilansir PikiranRakyat-
"Berdasarkan identifikasi dan analisa pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan," ujarnya.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi di dalam UU yang disahkan di sidang paripurna DPR pada Senin 5 Oktober 2020.
Baca Juga: BANGKIT! Tiongkok jadi Satu-satunya Negara Superpower yang Berhasil Menghindari Resesi Ekonomi
"Pemerintah membuka diri. Kalau masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada Pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan PP (peraturan pemerintah) maupun perpres atau aturan pelaksanaan lainnya," kata Wakil Presiden Republik Indonesia itu.
Saat membuka Pra-Ijtima Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 dari rumah dinas Wapres di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020 kemarin,
Ma'ruf Amin meminta organisasi kemasyarakatan Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi perantara bagi aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.***
