Network
PR INDRAMAYU - Pembuatan Omnibus Law sebelumnya memang telah dijanjikan Presiden Jokowi dengan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih.
Keputusan tersebut diharapkan agar mampu mengundang lebih banyak investor ke Indonesia hingga berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja.
Jokowi menyampaikan hal tersebut pada pidato di Sidang Paripurna MPR RI saat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024.
Baca Juga: Cegah Covid-19, Sebanyak 1.000 Pekerja di Indramayu Jalani Rapid Test Massal
"Satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengambangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ujar Jokowi pada 20 Oktober 2019 silam.
UU Cipta Kerja tersebut akan membahas tentang penyederhanaan perizinan, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, persyaratan investasi, kawasan ekonomi, dan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM.
Pembahasan lainnya adalah tentang pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, pengadaan sanksi, dukungan riset dan inovasi, dan administrasi pemerintahan.
Baca Juga: Sambut Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK, Komisi X DPR RI: dengan Demikian Nasib Honorer Jadi Jelas
Namun dalam pembuatan UU Cipta Kerja tersebut, prosesnya menuai kontroversi. Penolakan datang dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa dan kaum buruh.
