PR INDRAMAYU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer menyesuaikan dengan bidang studi yang diajarkan.
Menurut Anggota DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, akan ada keistimewaan pada tes PPPK bagi guru honorer tersebut yakni akan menyesuaikan dengan bidang studi yang diajarkan.
Kini tes PPPK bagi guru honorer akan menyesuaikan dengan bidang studi yang diajarkan pada siswa-siswinya, demikian pernyataan Anggota DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.
Baca Juga: Soal 4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Ketat, Sri Mulyani: Pemerintah Harus Menyesuaikan Diri
Kabar tersebut disampaikan Agustina Wilujeng Pramestuti usai memimpin Tim Panja Komisi X DPR RI pada Senin 15 Maret 2021.
Acara di Kantor Bupati Sragen, Jawa Tengah, itu adalah tentang “Pengangkatan GTK (guru dan tenaga kependidikan) Honorer Menjadi ASN (aparatur sipil negara)” yang turut dihadiri Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati.
"Dalam pertemuan tadi, sudah ada titik terang penjelasan dari Sekretaris Ditjen DTK Kemendikbud bahwa seleksi PPPK untuk GTK honorer itu tidak seperti rumor yang ditakutkan,” tutur Agustina dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman resmi DPR RI, dpr.go.id.
Baca Juga: Kembangkan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Jakarta, KPK Buka Kemungkinan Panggil Saksi Lain
“Ke depannya, GTK Honorer mengikuti tes seleksi PPPK sesuai bidang studi yang diajarkan kepada siswa-siswinya sehari-hari," tutur Agustina melanjutkan.
Dengan adanya tes sesuai bidang studi itu diharapkan guru honorer khususnya di Sragen bisa lulus sesuai dengan harapan.
Sementara itu menurut Agustina, GTK Honorer berusia 40 tahun juga akan diakomodasi agar bisa menjadi ASN.
Agustina meyakini keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki anggaran yang cukup.
"Terkait laporan tren DAU (Dana Alokasi Umum) lima tahun terakhir yang menurun, maka hal tersebut menjadi tugas kami di Komisi X untuk memastikan DAU untuk gaji PPPK harus sampai ke daerah karena APBN mencukupi,” ujar Agustina.
“Adapun, untuk skema pengangkatannya minimal tiga tahun mengabdi, tetapi yang mengabdi di atas tiga tahun tentu ada perhitungan bobot tersendiri,” tutur Agustina melanjutkan.
Baca Juga: Pengguna Jalan Wajib Dahulukan 6 Jenis Kendaraan Ini yang Boleh Dikawal Kepolisian
Terkhusus di Sragen, kini ada 1.938 tenaga guru honorer dan tenaga kependidikan yang akan diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK 2021 tersebut.
Jumlah tersebut, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen yakni Suwardi, belum termasuk guru olahraga, guru agama, serta guru mata pelajaran lainnya.
“Ada ijazah yang belum S1 tetap bisa ikut seleksi karena ada afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,’ ujar Suwardi.
“Untuk kebutuhan anggarannya pun dicukupi pemerintah pusat lewat dana alokasi umum atau DAU,” papar Suwardi melanjutkan.***