Network
Penjelasan itu disampaikan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto ketika membuka Rapat Validasi dan Verifikasi Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN Instansi Daerah.
Baca Juga: WADUH, Kominfo Bakal Tutup Akses Facebook Hingga Instagram, Kenapa?
Menurut Aris, verifikasi dan validasi hasil penyusunan kebutuhan ASN adalah untuk memastikan kebenaran dan keakuratan hasil penyusunan kebutuhan ASN yang disusun oleh Instansi Daerah.
“Kegiatan verifikasi dan validasi hasil penyusunan kebutuhan ASN dilakukan sebagai rekomendasi analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang riil dibutuhkan instansi sesuai dengan inti organisasinya,” lanjut dia menjelaskan.
Aris berharap, melaului rapat tersebut endingnya adalah, perencanaan kebutuhan ASN dalam kurun waktu lima tahun bisa disusun secara ideal.
Apa yang disampaikan Aris diamine Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah menambahkan,
Menurutnya, perencanaan ASN merupakan kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan jumlah ASN beserta persyaratan kualifikasi dalam kurun waktu tertentu, sehingga mampu melaksanakan tugas dalam suatu organisasi secara baik.
“Sedangkan garis besar perencanaan kebutuhan ASN adalah pada Anjab dan ABK,” ucapnya.
Baca Juga: Jelang Seleksi CPNS 2022, Ombudsman Ungkap Ratusan Pengaduan, Pemda dan Kemendikbud Paling Disorot
