Network
PR INDRAMAYU – Pemerintah bersikeras tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kala pandemi Covid-19 masih belum mereda. Meskipun banyak yang menentangnya, ekonomi ditengarai menjadi alasan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada.
Pilkada dianggap dapat memutar uang hingga Rp26 triliun. Berkat pilkada tersebut, pemerintah menganggap ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat Covid-19 dapat tergerak.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari The Conversation, hal ini disorot oleh Yessar Rosendar. Ia mewawancarai peneliti senior Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Eric Alexander Sugandi.
Baca Juga: Segera Tayang Film Keempat BTS: Break The Silence, Catat Tanggal, Lokasi Bioskop dan Harga Tiketnya
Narasumber lainnya adalah M. Rizal Taufikurahman yang merupakan Head of Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Dampak Tidak Signifikan
Rizal Taufikurrahman menyatakan bahwa tidak ada dampak signifikan yang ditinggalkan pilkada terhadap perekonomian Indonesia. Penyebabnya adalah mobilitas masyarakat yang terbatas. Pilkada bisa berpengaruh terhadap ekonomi jika kita tidak dalam situasi pandemi.
Jika situasi normal, pilkada memang mendorong berbagai sektor. Contoh nyatanya adalah pembuatan atribut kampanye, pencetakan baliho, dan iklan di media.
Baca Juga: Peristiwa Aksi Teror di Nice, Prancis Berlakukan Status Keamanan Tinggi, PM Inggris Beri Dukungan
