Network
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," tutur Mulyanto.
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini, dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
Baca Juga: Resmi! Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Jatuh Tanggal 28 dan 30 Oktober
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," kata Mulyanto.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," lanjut Mulyanto.***
