Sementara itu, Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menuduh pimpinan negara terlibat dalam konflik yang terjadi di tubuh partai Demokrat.
AHY berdalih bahwa dirinya yang seolah difitnah, karena saat dirinya mengirimkan surat ke Presiden adalah tak lain demi menjaga nama baik kepala negara agar jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Justru sebaliknya kami lah yang difitnah, karena kami mengirim surat ke Presiden semata-semata demi menjaga nama baik kepala negara agar tidak dimanfaatkan,” tutur AHY.
Bahkan dalam kesempatan itu, AHY juga mengatakan bahwa dirinya menilai perbuatan yang buruk jika partai Demokrat hanya diam saja dan tidak meminta klarifikasi.
“Kami tidak pernah menuding siapapun dalam masalah ini,” terang AHY.
Baca Juga: Sekretaris Pertahanan Filipina: Cuacanya Bagus, Tiongkok Tak Punya Alasan Berada di Sana
“Meminta negara agar bersikap adil dan objektif bukanlah merupakan suatu kejahatan dan juga bukanlah suatu kesalahan,” tambahnya menerangkan.
Perlu diketahui, pada beberapa bulan yang lalu Partai Demokrat sempat terjadi dualisme kepemimpinan dimana Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, sedangkan AHY terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Munas tahun 2020.
Namun, Pemerintah melalui Kemenkumham akhirnya menolak hasil KLB Deli Serdang, oleh karena itu tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.***