PR INDRAMAYU - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Presiden Joko Widodo terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Mulyanto menilai, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi karena secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
"Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto dinukil Pikiranrakyat-Indramayu.com dari laman RRI Selasa, 27 Oktober 2020.
Baca Juga: 7 Tahun Stagnan, Pasca Covid-19 Berakhir Harga Properti Diperkirakan akan Melonjak Naik
Seharusnya, lanjut Mulyanto, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," ujar Mulyanto.
Anggota DPR RI ini mengungkapkan, politik dinasti tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
Baca Juga: Piala Dunia U-20 akan Bergulir di Indonesia, Menpora Ungkap Harapan Besarnya
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," tutur Mulyanto.
Karenanya, Mulyanto meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini, dengan didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
Baca Juga: Resmi! Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Jatuh Tanggal 28 dan 30 Oktober
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," kata Mulyanto.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," lanjut Mulyanto.***