PR INDRAMAYU - Presiden Joko Widodo mengatakan terdapat aturan turunan yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Cipta Kerja yang akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
Seperti dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com melalui Antara, Jokowi mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memerlukan PP dan Perpres yang cukup banyak.
"Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 9 Oktober 2020.
Baca Juga: Aktivitas Manusia Jadi Penyebab Munculnya Covid-19? Ini Penjelasan Guru Besar Unpad
Maka dia membuka berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat terkait penyusunan aturan turunan tersebut.
"Kami terbuka usulan masyarakat dan terbuka dari daerah," katanya.
Jokowi mengatakan, UU Cipta Kerja dibutuhkan karena setidaknya untuk tiga alasan.
Baca Juga: Permintaan Trump untuk Blokir TikTok Ditolak Hakim, Pemerintah Amerika Serikat Ajukan Banding
Diantaranya:
1. Untuk memperluas lapangan kerja
2. Bagi para pelaku UMKM diberikan kemudahan dalam berusaha
3. Mendukung pemberantasan korupsi karena jelas dengan menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan secara elektronik maka pungli dapat dihilangkan.
Baca Juga: Dirjen Pajak Tetapkan 8 Perusahaan Tambahan yang Resmi Menjadi Pemungut PPN
"Pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai UU ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh ada yang menyebut penghapusan UMP, UMK, UMSP hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional tetap ada," ucap Jokowi.
Kepala negara juga membantah terkait sejumlah informasi yang dinilainya memiliki persepsi yang keliru pada UU tersebut yang akhirnya menimbulkan berbagai aksi unjuk rasa luas di berbagai daerah.***