PR INDRAMAYU – Usai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang ditolak oleh Pemerintah, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kepada seluruh kader yang terlibat dalam kegiatan itu meminta maaf ke publik.
Pasalnya, KLB Deli Serdang menurutnya telah membuat kegaduhan yang telah mempertontonkan politik yang tidak beradab bagi masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan AHY saat menghadiri rapat konsolidasi dengan pengurus Partai Demokrat se-Jawa Tengah di Semarang pada Minggu, 4 April 2021.
Baca Juga: Gantikan Aiu Ratna Jadi Vokalis Cokelat, Respons Astrid: Aku Salah Satu Fans Band Ini
“Mereka yang disana yang seharusnya meminta maaf karena sudah membuat gaduh,” ujar AHY sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman Antara News, pada Minggu, 4 April 2021 di Semarang.
“Karena mereka sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban,” tambahnya menerangkan.
Selain itu, AHY juga menyatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Kemenkumham yang telah menolak kepengurusan KLB Deli Serdang.
Hal itu menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah dalam menolak keputusan hasil KLB Deli Serdang sudah menerapkan hukum yang seadil-adilnya.
Sementara itu, Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menuduh pimpinan negara terlibat dalam konflik yang terjadi di tubuh partai Demokrat.
AHY berdalih bahwa dirinya yang seolah difitnah, karena saat dirinya mengirimkan surat ke Presiden adalah tak lain demi menjaga nama baik kepala negara agar jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Justru sebaliknya kami lah yang difitnah, karena kami mengirim surat ke Presiden semata-semata demi menjaga nama baik kepala negara agar tidak dimanfaatkan,” tutur AHY.
Bahkan dalam kesempatan itu, AHY juga mengatakan bahwa dirinya menilai perbuatan yang buruk jika partai Demokrat hanya diam saja dan tidak meminta klarifikasi.
“Kami tidak pernah menuding siapapun dalam masalah ini,” terang AHY.
Baca Juga: Sekretaris Pertahanan Filipina: Cuacanya Bagus, Tiongkok Tak Punya Alasan Berada di Sana
“Meminta negara agar bersikap adil dan objektif bukanlah merupakan suatu kejahatan dan juga bukanlah suatu kesalahan,” tambahnya menerangkan.
Perlu diketahui, pada beberapa bulan yang lalu Partai Demokrat sempat terjadi dualisme kepemimpinan dimana Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, sedangkan AHY terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Munas tahun 2020.
Namun, Pemerintah melalui Kemenkumham akhirnya menolak hasil KLB Deli Serdang, oleh karena itu tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.***