Network
PR INDRAMAYU - Pemerintah Indonesia telah melakukan konferensi pers di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) terkait penetapan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang pada Rabu, 31 Maret 2021.
Sekedar informasi, KLB Demokrat tersebut dilakukan pada Jumat 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pada KLB Deli Serdang tersebut ditetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua Demokrat.
Baca Juga: Simak Kandungan Gizi, Manfaat hingga Efek Samping Spirulina bagi Kesehatan
Akan tetapi melalui konferensi pers, Kemenkumham dengan tegas menolak hasil KLB Demokrat Deli Serdang.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Antara, penolakan tersebut lantaran ada berkas-berkas administrasi yang tidak bisa dipenuhi oleh Demokrat pimpinan Moeldoko.
Terkait hasil ini Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Max Sopacua menjelaskan bahwa keputusan Kemenkumham ini merupakan bukti bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan Demokrat.
Baca Juga: Polisi Berhasil Ungkap Identitas Pelaku Teror di Mabes Polri
Sebelumnya Demokrat KLB Deli Serdang mengirimkan surat ke Kemenkumham yang isinya adalah meminta untuk pengesahan AD/ART Partai Demokrat yang baru, dan juga penetapan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua yang baru.
