PR INDRAMAYU – Di tengah pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sempat memutuskan untuk kembali membuka kegiatan belajar di sekolah.
Penolakan datang dari berbagai pihak tak terkecuali mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).
Selain itu, penolakan juga datang dari kantor hukum seperti Lokataru, Hakasasi.id, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), atau lembaga lain semisal Transparansi Internasional Indonesia, dan Visi Integritas.
Baca Juga: Penuh Pertimbangan, Anies Baswedan Ungkap Alasan Utama Tetapkan PSBB Transisi DKI Jakarta
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menekankan tentang pentingnya memperhatikan isu kesehatan dan kabar terkini mengenai pandemi Covid-19.
Ia mengimbau agar rencana pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi hendaknya dipertimbangkan lagi.
Politisi PDI-Perjuangan itu tidak menyarankan pemberlakuan sekolah di masa saat-saat ini apabila sebaran kasus Covid-19 di beberapa daerah terhitung masih tinggi.
Baca Juga: Kampanye, Donald Trump Beri Sindiran Pedas Joe Biden Hingga Sebut Dirinya Kebal Covid-19
"Kalau selama masalah kesehatan belum bisa diatasi dan dikendalikan, saya sebagai Anggota DPR tidak sarankan sekolah untuk memaksakan pengajaran secara fisik, karena kesehatan yang paling penting. Tapi kita tunggu, kalau vaksin sudah ada titik terang, tentu pembukaan kembali sekolah bisa dipercepat," ujar Putra Nababan pada Senin, 12 Oktober 2020.
Putra juga merekomendasi tenaga pendidik untuk diprioritaskan dalam hal pemberian vaksin.
Alasannya, mengingat pemerintah memperkirakan akan ada 50 vaksin di akhir tahun 2020. Prioritas pemberian vaksin tersebut tidak hanya kepada tenaga kesehatan, tetapi juga kepada tenaga pendidik.
Baca Juga: Fakta Baru UU Cipta Kerja! DPR Beberkan Manfaatnya Hingga Seret Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Pembukaan kembali sekolah dinilai berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Terdapat potensi transmisi virus baik antar peserta didik maupun tenaga pendidik dan warga sekitar sekolah.
"Kalau anak-anak sekolah menengah atas tentu bisa menerapkan protokol kesehatan seperti physical distancing, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker, tetapi kalau (tingkat) SD menurut saya jangan dulu," tutur Putra Nababan.
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebenarnya dapat menjadi solusi selama pandemi masih belum juga mereda.
Baca Juga: Membanggakan! Sambut Hari Santri Nasional 2020, Kemenag Terbitkan Prosiding MPSN Dalam 7 Sub Tema
Putra menyatakan cara tersebut semestinya bukan merupakan hambatan dalam mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk para siswa.
Pria yang pernah menjadi pembaca berita di stasiun TV swasta itu memperingatkan agar sistem pendidikan mampu beradaptasi di tengah pandemi.***