Network
PR INDRAMAYU – Setelah insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, berbagai komentar dilontarkan para pejabat pemerintah terkait pengadaan dan transparansi serta evaluasi yang berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Salah satu komentar datang dari Anggota Komisi VI DPR, Amin AK yang menyatakan pemerintah perlu melakukan penguatan pada lini perusahaan BUMN alutsista.
Penguatan yang disampaikan tersebut berhubungan dengan sejumlah BUMN yang memproduksi alutsista pascatrage tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402.
Baca Juga: Inilah Tanda-Tanda dan Keutamaan Malam Lailatul Qadar di Bulan Suci Ramadhan
Setidaknya terdapat 5 perusahaan BUMN yang memproduksi alutsista, di antaranya ada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Len Industri, PT Pindad, dan PT Dahana.
"Pengadaan alutsista bisa dipercepat oleh pemerintah dengan memperkuat BUMN. Tidak hanya kapal laut atau selam, tapi juga pesawat, drone, torpedo, kendaraan tempur, dan ju persenjataan lainnya," ungkapnya dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Antara.
Lebih lanjut Amin menyampaikan bahwa pengadaan dan penguatan alutsida menjadi penting karena merupakan bagian dari sistem ketahanan nasional.
Baca Juga: My Hero Academia Chapter 311 Preview Spoiler: Kisah Berfokus Petualangan Deku Sendiri
Hal itu bukan hanya sekedar melakukan pengadaan yang menjadi keinginan sesaat setelah adanya musibah tersebut.
Dikutip dari sumber yang sama, sementara itu komentar bernada serupa juga datang dari Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati.
Ia mengingatkan pemerintah perlu melakukan evaluasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI saat ini.
Baca Juga: Ceramah Tarawih Ramadhan Malam Ini, Bahas Soal Silaturahmi Lengkap dengan Rumusnya
Lebih lanjut Susaningtyas mengingatkan bahwa kejadian ini merupakan peringatan agar pemerintah segera melakukan evaluasi alutsista yang dimiliki negara, termasuk sistem perawatan (MRO)-nya, berikut juga kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya.
Selain itu menurut Susaningtyas, evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan agar para perwira mendapat kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan terkait teknologi alutsista yang mumpuni.
"Scholar Warrior (perwira/prajurit akademik) harus semakin banyak di TNI,” ungkapnya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Munarman Langgar Prinsip Hukum dan HAM
Hal ini untuk menghindari semakin banyaknya putra terbaik bangsa menjadi anumerta pada usia muda.
Sangat disayangkan bahwa kecelakaan yang dialami 2 KRI telah terjadi dalam setahun belakangan ini.
"Kasal harus bertanggung jawab karena belum setahun sudah dua KRI alami kecelakaan. 2020 KRI Teluk Jakarta-541 tenggelam di Pulau Kangean, Jawa Timur, dan KRI Nanggala hilang dan tenggelam dalam tugas," ujarnya.
Baca Juga: Antisipasi Pemudik Lewat Jalur Laut, Sat Polair Polres Indramayu Lakukan Patroli di Pelabuhan
Dirinya berpendapat seharusnya Perkiraan Keadaan (Kirka) Kapal Selam Nanggala 402 sebelum berangkat harus digunakan pertimbangan berangkat atau tidak.
Selain itu perlu adanya persiapan latihan yang matang sebelum dilakukan pemberangkatan.
"Persiapan latihan perang harus matang dulu persiapan memakan waktu 2 bulan, lha ini h seminggu kan tidak paripurna. Persiapan latihan perang mencakup alutsista, kesiapan pengawak alutsista, dan lain-lain," katanya.
Baca Juga: Keutamaan dan Keistimewaan Nuzulul Quran, Malam Istimewa 17 Ramadhan Bagi Umat Islam
Masih dari sumber yang sama, komentar lainnya juga datang dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mendesak Pemerintah agar tidak membeli alutsista bekas.
“Tidak boleh kita beli barang bekas lagi. Jika perlu, dilakukan audit terhadap sistem peraw perbaikan, dan pemeriksaan (MRO), agar ke depannya tidak ada lagi nyawa prajurit yang hilang dalam latihan,” kata Bamsoet menegaskan.
Diketahui bahwa tahun ini dari alokasi APBN untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp137,2 triliun, namun hanya Rp42,65 triliun yang dialokasikan untuk program modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasarana pertahanan.
Baca Juga: Usai Munarman Diamankan Densus 88, Tim Kuasa Hukum Ungkap Tak Bisa Bertemu Kliennya
Hal ini membuktikan bahwa persentase anggaran untuk pengadaan alutsista dalam negeri jauh lebih kecil.
Untuk itu mengenai urgensi penguatan BUMN alutsista ini tidak hanya perlu didorong, namun merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak karena hingga saat ini hanya tiga kapal selam yang beroperasi karena KRI Cakra 401 dalam proses overhaul.
Berbagai komentar tersebut merupakan komentar tegas untuk pemerintah mengingat tragedi KRI Nanggala 402 yang ditemukan karam oleh tim pencari pada kedalaman 838 meter dan badan kapal terbelah jadi tiga bagian.***
