Network
PR INDRAMAYU - Wakil Ketua DPRD RI, Aziz Syamsuddin meminta Polri untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di berbagai objek vital dalam rangka menciptakan rasa aman.
"Polri harus meningkatkan pengawasan ke objek vital dalam rangka menciptakan rasa aman," kata Azis, dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com melalui Antara, pada Kamis 1 Mei 2021.
Hal tersebut agar tak terjadi lagi peristiwa teror seperti di depan Gereja Katedral Makassar, Mabes Polri, dan kebakaran di kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Selain itu, Azis juga mengajak para "stakeholder" dan masyarakat agar ikut membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi teror yang diduga dilakukan oleh jaringan terorisme.
"Semua harus terlibat dalam memutus sel sel baru jaringan terorisme, bukan hanya dibebankan kepada aparat Kepolisian, TNI dan BNPT," paparnya.
"Namun seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan lapisan masyarakat untuk menjaga masuknya paham radikalisme di tengah masyarakat," lanjutnya.
Baca Juga: ZA Jadi Terduga Teroris Penyerang Mabes Polri, Sang Ayah: Innalillahi Wainnailaihi Roji’un
Politisi Partai Golkar itu juga menilai peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan edukasi dan informasi pemahaman yang sesuai dengan kaidah.
Langkah tersebut diharapkan agar masyarakat dapat memilah terhadap pemahaman agama yang baik dan yang mengandung radikalisme dengan mengatasnamakan "jihad fisabilillah".
"Paham radikal sering menyelewengakan arti 'jihad fisabillillah', menyukai adanya kerusuhan dan kebencian kepada pemerintah serta menginginkan terbentuknya negara khilafah," tuturnya.
Baca Juga: Berlaku Hari Ini! Layanan Pemeriksaan GeNose Ada di 44 Stasiun Kereta Api, Catat Lokasinya
Jangan sampai ada ruang bagi para paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, karena sangat membahayakan bangsa," tambah Azis.
Dia pun berharap pemerintah bisa mengedepankan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan memberikan sosialisasi tentang ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut guna mewujudkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).***
