Network
Lebih jauh, para DPD tersebut juga meminta agar Kemenkumham tidak mengesahkan hasil keputusan dari Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Semua kader Partai Demokrat se-Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga solidaritas guna melawan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK-PD) atau hasil KLB ilegal,” ucap Rinti.
Rinti juga kembali menegaskan jika dirinya bersama dengan para DPD Partai Demokrat Jateng menolak dengan tegas hasil KLB ilegal tersebut.
Hal itu dilakukan karena menurut Rinti semua proses pelaksanaan KLB melanggar aturan dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Bahkan Rinti Subakti juga menjamin jika Ketua DPD Partai Demokrat Jateng bersama 35 Ketua DPC Kabupaten/Kota se-Jateng tidak pernah menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk mewakili atau menghadiri KLB tersebut.
Baca Juga: Ingin Ubah Gaya Rambut? Berikut Daftar Tren Warna Rambut yang akan Bersinar di Tahun 2021
“Jika ada yang mengatasnamakan ketua DPD/DPC Partai Demokrat wilayah Jateng menghadiri dan atau mewakili dalam KLB ilegal adalah tidak sah,” kata Rinti.
“Maka tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” tambahnya lagi.***
