Network
PR INDRAMAYU – Usai pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait investasi minuman meras (Miras), rupanya banyak elemen masyarakat yang menolak wacana pemerintah melegalkan investasi tersebut.
Perlu diketahui, dalam Perpres tersebut pemerintah telah membuka keran investasi miras terhadap 4 provinsi yang ada di Indonesia yakni Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Penolakan Perpres tersebut datang dari sejumlah kalangan politisi tanah air yakni dari Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Majelis Syura PKS yakni Hidayat Nur Wahid (HNW).
Baca Juga: Tepat Satu Tahun yang Lalu, Presiden Jokowi Umumkan Kasus Covid-19 Pertama di Indonesia
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari Twitter, @hnurwahid, menurut HNW, Perpres tersebut sudah jelas banyak mendapat pertentangan dari sejumlah kalangan masyarakat, sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Perpres tersebut.
Bahkan menurut HNW, penolakan tersebut datang dari masyarakat Papua itu sendiri yang merupakan salah satu wilayah yang disebut pemerintah sebagai wilayah yang diperbolehkan adanya investasi miras.
Hal tersebut disampaikan langsung olehnya melalui cuitan akun Twitter pribadinya pada, 26 Februari 2021.
Terkait Perpres no 10/2021 ttg investasi miras,MRP(Majlis Rakyat Papua) tolak investasi miras di Papua. Gub Papua jg nyatakan di Papua ada Perda larangan minuman keras unt lindungi Rakyat Papua. Demi Rakyat,baiknya Presiden @jokowi cabut perpres investasi miras yg bermasalah itu. pic.twitter.com/DesJHN12JU— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) February 26, 2021
“Terkait Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang investasi miras, MRP(Majelis Rakyat Papua) tolak investasi miras di Papua,” tulis HNW dalam cuitan akun Twitter Pribadinya sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari akun Twitter @hnurwahid.
Bahkan menurut HNW, tak hanya MRP yang tegas menolak hal tersebut, Gubernur Papua juga jelas-jelas melarang miras dengan mengeluarkan Perda larangan miras untuk melindungi rakyat Papua.
“Gubernur Papua juga menyatakan di Papua ada Perda tentang larangan minuman keras untuk melindungi warganya,” sambungnya.
Baca Juga: Ketua PBNU Menolak Wacana Pemerintah Melegalkan Miras, Said Aqil: Agama dengan Tegas Melarang
Oleh karena itu, HNW menyatakan seharusnya Presiden Joko Widodo segera mencabut Perpres tentang miras tersebut demi menjaga kepercayaan rakyatnya.
“Demi rakyat, Jokowi seharusnya mencabut Perpres miras yang bermasalah itu,” tegas HNW dalam cuitannya itu.
Masih dilansir dari akun Twitter @hnurwahid pada Senin, 1 Maret 2021, HNW meneruskan pembahasannya terkait Perpres miras.
Baca Juga: Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Untung Sebesar Rp75 Juta dalam 10 Bulan
Dalam cuitannya, HNW mengutip pernyataan yang disampaikan oleh KH Marsudi Syuhud selaku PBNU yang menyatakan bahwa sikap NU tak berubah terkait investasi miras yakni tidak setuju karena investasi tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
KH Marsudi Syuhud, PB @nahdlatululama : Sikap NU tak Berubah Soal Investasi Miras. Tidak setuju. Lebih banyak madharratnya ketimbang manfaatnya. Jadi NU,Muhammadiyah, MUI,ICMI, PKS, PKB,PPP,PD,PAN sama dg sikap MRP jg. Sebaiknya Perpres itu dicabut saja. https://t.co/htldkkbhZU— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) March 1, 2021
“KH Marsudi Syuhud, PB @nahdlatululama : Sikap NU tak Berubah Soal Investasi Miras. Tidak setuju. Lebih banyak madharratnya ketimbang manfaatnya,” cuit HWN sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari akun Twitter @hnurwahid pada 1 Maret 2021.
“Jadi NU,Muhammadiyah, MUI, ICMI, PKS, PKB, PPP, PD, PAN sama dengan sikap MRP juga, Sebaiknya Perpres itu dicabut saja,” sambungnya.
Baca Juga: Gugat Cerai Adilla Dimitri, Nama Asli Wulan Guritno Jadi Sorotan Publik
Hingga berita ini dibuat, Presiden Jokowi dikabarkan telah mencabut Perpres tentang investasi miras.***
