Network
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan ada beberapa alasan terkait pembubaran organisasi yang telah dibentuk sejak berakhirnya masa pemerintahan Soeharto itu.
Sebagaimana diberitakan PikiranRakyat-Pangandaran.com dengan judul 'FPI Resmi Dibubarkan Pemerintah, Fadli Zon: Ini Telah Menyelewengkan Konstitusi', saat ini ormas tersebut sudah tidak memiliki landasan hukum.
Baca Juga: Tuai Hasil Imbang, Liverpool Juara Paruh Musim Liga Inggris 2020/2021
Hal tersebut ia sampaikan sesuai keputusan yang didapat dari hasil rapat dengan beberapa pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga.
Diantaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona H. Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Kepada BIN Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Kepala BNPT Komjen Boy Raflu Amar dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menurut Mahfud MD, hingga saat ini FPI juga tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara dari tahun 2019.
Baca Juga: Tuliskan Kata Maaf untuk Gempi, Gisel: Mungkin Kamu Gak Ngerti Saat Ini
Selain itu, mantan ketua MK ini mengatakan bahwa selam FPI berdiri sebagai ormas seringkali melakukan pelanggaran.
“Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya,” kata Mahfud.
Mahfud MD juga mengingatkan kepada pihak yang berwenang baik di pusat ataupun daerah jika ada yang mengatasnamakan FPI harus ditolak.
