Network
PR INDRAMAYU – Tindakan korupsi dianggap sebagai ancaman serta tantangan terbesar dalam menangani pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis, 10 Desember 2020, dalam acara daring Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 di Jakarta.
“Pada saat harus bekerja tergesa-gesa cepat dalam suasana emergency, ancamannya korupsi,” ujar Sri Mulyani dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs ANTARA.
Baca Juga: Membanggakan! Pemkab Indramayu Raih Penghargaan Raksa Prasada 2020 Kategori Lingkungan Hidup
Terdapat potensi besar untuk melakukan korupsi saat pandemi. Pasalnya pemerintah perlu bergerak fleksibel, tangkas, dan cepat dalam menangani dampak pandemi tersebut yang meluas kepada ekonomi dan masyarakat.
Selain itu, potensi korupsi juga muncul dari ketidaksempurnaan serta kelemahan pada ketersediaan data dalam menyalurkan insentif dan stimulus.
“Ancaman orang-orang yang melakukan tindakan korupsi atau bahkan menggunakan kelemahan atau ketidaksempurnaan sistem untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Minum Minyak Kayu Putih Sembuhkan Covid-19? Simak Kebenarannya!
Sebagaimana diketahui, anggaran stimulus dan insentif tersebut mencapai Rp695,2 triliun atau 4,2 persen dari PDB. Belanja negara pun meningkat menjadi Rp2.739 triliun dengan defisit 6,34 persen.
Anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diperuntukkan bagi:
1. Bidang kesehatan Rp97,26 triliun
2. Perlindungan sosial Rp234,33 triliun
Baca Juga: Mengejutkan! Bantu Terdampak Covid-19, Lamborghini Lady Gaga Jadi Hadiah dalam Kampanye Amal
3. Sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun
4. UMKM Rp114,81 triliun
5. Korporasi Rp62,22 triliun
6. Dunia usaha Rp120,6 triliun.
“Begitu besar angka Rp695,2 triliun ini jadi kita harapkan bisa membuat Indonesia mampu menangani Covid-19, melindungi masyarakat dan dunia usaha agar mereka pulih secara kuat, cepat dan sehat.
Baca Juga: Positif Covid-19, Ustaz Yusuf Mansur Unggah Surah Al Fatihah dan Ajak Khataman Quran
“Di sinilah ujian integritas jadi sangat penting. Ujian terhadap ikhtiar kita untuk membangun pengendalian internal agar lebih robust menjadi lebih penting,” ujar Sri.
Untuk menyikapi hal tersebut, Sri Mulyani menuturkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KPK, dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).
“Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan tapi kita semua karena satu virus korupsi maka satu virus yang mengkompromikan integritas. Sama seperti pandemi dia bisa menular dan bisa membahayakan institusi,” ujarnya.***
