PR INDRAMAYU - Hari ini, Selasa 6 Oktober 2020, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan lalu lintas (Lalin) di sekitar wilayah Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
Hal tersebut sebagai upaya antisipasi aksi buruh penolak Omnibus Law pada Selasa, 6 Oktober 2020. Seperti dikutip PikiranRamyat-Indramayu.com
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan Pengalihan arus bersifat situasional serta pengamanan kurang lebih tetap, tetapi beberapa dari laporan jajaran bahwa massa tidak ke Jakarta tapi melaksanakan aksi di pabrik atau perusahaan masing-masing.
Baca Juga: Tradisi Adat Jawa, Warga Indramayu Buat Kue Cimplo Sebagai Bentuk Syukur di Bulan Safar
Polisi menyiapkan lalu lintas terdapat empat rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kawasan Senayan, di antaranya sebagai berikut:
1. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah menuju Jalan Gatot Subroto diputar balik ke depan Pintu 10 GBK mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda.
2. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota menuju keluar di gerbang Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.
Baca Juga: Terbitkan Telegram, Kapolri Arahkan Jajarannya untuk Antisipasi Aksi Demo Buruh Tolak UU Ciptaker
3. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
Sambodo memberikan himbauan kepada masyarakat yang akan beraktivitas secara rutin di sekitar kawasan Senayan agar menghindari lokasi yang diterapkan rekayasa lalu lintas di empat lokasi tersebut agar terhindar dari potensi kemacetan.
Baca Juga: Suplai Material Pembangunan Talud TMMD Reguler Brebes Masih Tepat Waktu
"Sebagai antisipasi demonstrasi, kami harap masyarakat menghindari beberapa titik seperti Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Palmerah Timur," kata Sambodo.
Aksi demo penolakan buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah berlangsung sejak 2019.
Pada Senin 5 Oktober, RUU Cipta Kerja Omnibis Law akhirnya disahkan oleh DPR melalui Rapat Paripurna menjadi Undang-undang.***