PR INDRAMAYU – Memasuki minggu ke-2 bulan Ramadhan, pemerintah sudah mulai menyusun rancangan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani Indrawati memastikan jika THR bagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri akan dibagikan H-10 hingga H-5 lebaran 2021.
Dana yang dikeluarkan untuk THR lebaran idul Fitri 2021 yakni sebanyak Rp30,6 triliun.
Baca Juga: Daerah Ini Jadi yang Terbanyak Pengusul BPUM Tahap 2 di Provinsi Jawa Barat
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan uang lebaran itu juga akan dilakukan secara bertahap.
“THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” ucap Sri Mulyani, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman Antara.
Sri Mulyani juga menyampaikan jika anggaran sebanyak Rp30,6 triliun akan dialokasikan kepada dua bagian yang berbeda.
Baca Juga: Terkait Hilangnya Kapal Selam KRI Nanggala-402, Mardani Ali Sera: Ada yang Salah
Sebanyak Rp15,8 triliun akan dibelanjakan untuk pusat dan Rp14,8 triliun ditempatkan untuk daerah.
Saat ini, pihaknya juga sedang membahas mengenai aturan pelaksana pencairan THR ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar bisa segara diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Saat ini PP-nya sedang dalam proses untuk kemudian di tanda tangani Bapak Presiden,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Jawab Isu Keretakan Rumah Tangganya dengan Sule, Nathalie Holscher: Aku Capek Sabar
Ia juga berharap jika uang THR ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk membeli barang dagangan para pedagang kecil.
Sehingga bisa turut membantu memulihkan perekonomian para pelaku usaha mikro dan menengah.
“Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan akan mendorong. Meskipun masyarakat tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kota tempat tinggal mereka,” tutur Menteri Keuangan RI tersebut.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini: Semakin Curiga, Nino Mulai Selidiki Hubungan Elsa dan Riki
Selama berbelanja barang yang dibutuhkan, Sri Mulyani juga berpesan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Sehingga mengurangi adanya resiko penyebaran Covid-19 yang bisa menyerang siapapun kapan saja.
“Aktivitas konsumsi tetap terjadi, investasi mulai tumbuh, dan ini semua akan menjadi resep bagi kita untuk memulihkan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah Covid-19,” kata Sri Mulyani.***