Dirut PT Bio Farma Ungkapkan Arahan Wakil Presiden Terkait Kehalalan Vaksin Covid-19

- 5 Oktober 2020, 18:22 WIB
MENTERI Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro (kiri), didampingi oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir (kanan) mengunjungi Bio Farma dalam rangkaian Kunjungan Kerja ke Bandung pada 29 Juli 2020: Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan arahan wapres, Ma'ruf Amin terkait kehalalan vaksin Covid-19./DOK.Biofarma
MENTERI Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro (kiri), didampingi oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir (kanan) mengunjungi Bio Farma dalam rangkaian Kunjungan Kerja ke Bandung pada 29 Juli 2020: Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan arahan wapres, Ma'ruf Amin terkait kehalalan vaksin Covid-19./DOK.Biofarma /

PR INDRAMAYU - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait dengan kehalalan vaksin Covid-19.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Antara, hingga saat ini vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis dan diharapkan dapat mulai divaksinasikan ke penduduk Indonesia pada akhir Januari 2021.

Honesti juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2020.

Baca Juga: Temukan 4 Daerah yang Lakukan Dugaan Pelanggar Pilkada 2020, Bawaslu: Dioptimalkan Melalui Daring

Disebutkan ada arahan yang cukup menggembirakan mengenai isu sensitif tersebut, menuturkan dari hasil audiensi bersama Wapres Ma'ruf Amin yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI.

"Dari Pak Wapres arahannya cukup menggembirakan. Seandainya vaksin ini halal, itu bagus, itu yang kita tunggu. Tapi seandainya belum memenuhi halal, dalam kondisi pandemi ini bisa diberikan vaksinasi. Ini nanti jadi bagian Komisi Fatwa untuk mendukung program vaksinasi berikutnya," kata Honesti.

Honesti mengungkapkan sesuai dari arahan Wapres, nantinya akan dibentuk tim bersama yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPJPH, BPOM, Bio Farma, Kementerian BUMN, serta BUMN Sucofindo dan Surveyor Indonesia, untuk proses sertifikasi halal.

Baca Juga: La Nina Berkembang di Samudra Pasifik, BMKG: Waspadai Dampaknya di Indonesia

Selain itu, Honesti juga mengatakan saat ini Indonesia bekerja sama dengan sejumlah produsen vaksin dunia.

Halaman:

Editor: Irma Nurfajri Aunulloh

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x