Network
PR INDRAMAYU - Langkah turun gunungnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai juru kampanye (jurkam), pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa di Pilkada Serentak 2020 dipertanyakan.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi menilai, sebetulnya sah-sah saja jika Mega dan Puan menjadi juru kampanye pasangan tersebut.
Namun sebagai tokoh bangsa, secara etika politik ada ketidakpatutan jika mereka hanya ditempatkan sebagai jurkam.
Baca Juga: Nekat! Klinik Aborsi Lakukan Promosi Terbuka Hingga 32.760 Janin Sudah Melayang
"Sebagai pejabat negara (Puan/ Ketua DPR RI), serta sebagai tokoh politik senior (Mega), secara etika politik melakukan ketidakpatutan (faksun politik) hanya sebagai jurkam bagi orang yang tidak memiliki sejarah kepartaian dan kontribusi bagi negara," katanya dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari rri.co.id Kamis 24 September 2020.
Bin menambahkan, sekalipun bakalan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, kampanye tersebut dilakukan pada masa pandemi.
Sementara, desakan dari berbagai pihak untuk melakukan penundaan Pilkada terus saja mengalir.
Baca Juga: Setelah Cimahi Giliran Bogor Diguyur Hujan Es, BMKG Angkat Bicara Singgung Infra Merah
"Politik saat ini cenderung brutal. Ditengah pandemi tetap keukeuh gelar Pilkada," tukasnya.
