Network
Jika pihak pihak famili keraton telah bermufakat dan berhasil menentukan pengganti sultan, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda, secara resmi mengeluarkan Besluit (surat keputusan) penetapan sultan.
Hal ini dilakukan berkaitan dengan hak-hak yang diterima oleh Sultan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti sejumlah uang untuk pemeliharaan keraton dan astana Gunung Sembung kompleks makam Sunan Gunung Jati.
Baca Juga: Kabar Baik Pemilik Rekening BCA, Subsidi Gaji Sudah Cair, Cek Saldomu Sekarang Juga!
" Bila merujuk sejarah pergantian sultan tersebut diatas, dalam menghadapi situasi ketegangan saat ini, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden RI atau setidaknya Mentri Dalam Negeri, hadir untuk memediasi proses suksesi pergantian sultan di kasultanan kasepuhan agar berjalan dengan damai, " tandasnya.
dirinya menambahkan kehadiran pemerintah sangat perlu karena kasultanan Cirebon khususnya kasultanan kasepuhan, adalah bagian dari NKRI juga keraton Kasepuhan merupakan kawasan Cagar Budaya, yang harus dilestarikan keberadaannya karena dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang harus dilestarikan.
" Selain itu juga Keraton Kasepuhan adalah destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan dan keraton tertua yang masih eksis di Indonesia, yang harus tetap kondusif agar kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar keraton, " pungkasnya.***
