Network
PR INDRAMAYU - Polemik TWK di KPK masih terus bergulir, masyarakat mulai membuat opininya masing-masing, tidak terkecuali oleh aktivis anti-korupsi seperti Febri Diansyah.
Sebagai mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah juga turut menyoroti kisruh polemik tersebut, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari akun twitter miliknya.
Febri mencontohkan sebuah soal pilihan berganda yang ia sebut bukan soal TWK, namun isinya jelas bersinggungan dengan alasan mengapa orang-orang di KPK perlahan disingkarkan.
Berdasarkan tweet-nya tersebut, Febri juga mengunggah gambar yang menjelaskan data OTT KPK pada tahun 2005 hingga bulan Juni 2021.
Seperti sebuah soal, Febri memberikan opsi jawaban yang manakah yang paling benar berdasarkan data tersebut.
Pada salah satu opsi tersebut (A) Febri memasukkan beberapa argumen bernada sarkasme dimana KPK era Firli Bahuri lebih berprestasi dikarenakan pada data yang ada, sejak dilantiknya Firli pada Desember 2019, angka OTT menunjukkan penurunan drastis.
Ditambah lagi dengan opsi lainnya (B) Febri menulis argumen sarkasme dimana KPK menjadinlebih kuat berkat revisi UU KPK.
Sementara itu opsi terakhir (C) menyimpulkan bahwa semua opsi adalah jawaban yang benar.
Dari data yang diunggah Febri, menjelaskan penurunan kasus OTT yang sangat drastis setelah dilantiknya pimpinan KPK saat ini.
Baca Juga: Bacaan Solat Idul Adha Dilengkapi dengan Bacaan dan Tata Cara Pelaksanaannya
Dimana pada tahun 2018, menjadi tahun yang paling banyak OTT para pejabat pemerintah yang mencapai angka di 30 kasus.
Berlanjut di tahun selanjutnya, 2019 sebelum pimpinan KPK digantikan dengan pimpinan saat ini, data menunjukkan data OTT mencapai angka di 21 kasus.
Sementara itu berbanding jauh setelah KPK dipimpin era Firli Bahuri, dimana hanya 7 kasus OTT yang terjadi di tajun 2020.
Baca Juga: Prediksi Kolombia vs Argentina, Messi dan Aguero Diharapkan Jadi Mesin Pembunuh Bagi Tim Tango
Dilanjutkan dengan jumlah kasus terkini OTT di tahun 2021 yang hanya sampai di 2 kasus.
Berbagai opini masyarakat hadir melihat data tersebut, mereka berkomentar di twitter bahwa apa yang saat ini terjadi di KPK terkait soal TWK adalah salah satu upaya untuk menyingkarkan dan melemahkan orang-orang yang ada di dalamnya.
Faktanya beberapa lainnya juga berkomentar mengenai data tersebut, dimana jumlah kasus OTT yang tahun sebelumnya sangat tinggi tidak menjamin pengembalian uang korupsi tersebut kepada negara.
Pertanyaan mengenai data tersebut juga berdatangan, apakah tingginya kasus OTT adalah sebuah prestasi, namun penurunan drastis mengenai kasus OTT di pejabat pemerintahan juga menjadi tanda tanya di tubuh KPK.***
