Network
PR INDRAMAYU - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja mengadakan kegiatan Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan pada Sabtu, 10 April 2021.
Pada kegiatan tersebut membahas terkait bagaimana masyarakat merindukan terwujudnya demokrasi yang lebih baik dan substantif.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Majelis Syuro’ PKS, Mohammad Sohibul Iman atau yang lebih akrab disapa MSI.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman resmi PKS, MSI menyampaikan bahwa demokrasi yang ada saat ini masihlah jauh dari harapan, hal ini lantaran masih banyak praktik-praktik money politics.
Adanya money politics ini sangat tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi artinya ada kekuatan besar yang disebut oligarki.
“Saya melihat politik dan oligarki ini setali tiga uang sebetulnya, karena ini semua disebabkan karena hal yang sama. Jadi adanya kekuasaan uang dan dipraktekkan dengan jual beli suara, sehingga banyak yang mulai menyuarakan,” ungkapnya.
Baca Juga: Sambut Hari Kartini 2021, Mari Mengenal Sri Sunarti, Pegiat Literasi sekaligus Penyair Indramayu
Seperti yang diketahui bahwa jual beli suara sering kali terjadi hampir di setiap pemilihan umum, praktik-praktik seperti ini selalu ditemukan.
MSI pun menyampaikan bahwa kemunduran demokrasi ditandai oleh beberapa hal seperti halnya makin sempitnya partisipasi publik hal ini lantaran untuk masuk ke ranah politik dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
Akibat dari inilah maka orang-orang yang berpartisipasi dalam politik justru akan dikuasai oleh elit-elit yang memiliki modal kapital.
Baca Juga: Bulan Ramadhan Tinggal Menghitung Hari, Baca Surat An-Nasr Disertai Latin dan Terjemahan
MSI pun menuturkan karenanya perlu untuk menuntaskan desain institusi demokrasi yang ada di Indonesia.
“Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power,” katanya dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman resmi PKS.
Terlebih lagi pembiayaan demokrasi di Indonesia menganut pasar bebas kontestasi politik dimana hal ini berakibat pada memburuknya politik di Indonesia.
Karena sistem ini, praktik-praktik korupsi, politik berbiaya mahal dan oligarki kekuasaan pun semakin bertebaran.
“Budaya politik Indonesia tidak terjadi transformasi sehingga menimbulkan gesekan. Misal perbedaan dalam demokrasi. Kemudian masih ada pandangan bahwa menghadapi yang berbeda dengan pandangan zero sum game (saling menihilkan),” tutur MSI.
Karenanya Indonesia perlu belajar etika kekuasaan dari negara Jepang, karena Jepang memiliki etika atau cara pandang yang baik terkait kekuasaan.
Baca Juga: Edinson Cavani Tak Akan Perpanjang Kontrak di Man Utd, Segera Bergabung dengan Boca Juniors
Seperti yang diketahui bahwa dalam budaya Jepang, kekuasaan itu artinya adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan, karenanya jika melakukan sesuatu yang memalukan maka dirinya harus mundur dari kekuasaannya.
“Budaya Jepang, menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan maka ketika terjadi sesuatu yang memalukan maka mundur dari kekuasaan,” tuturnya.
Terakhir dari MSI, politik itu harusnya adalah adu ide gagasan bukan uang, karena tentunya mereka yang memiliki modal kapital akan selalu diuntungkan.
Baca Juga: Pangeran Philip Meninggal Dunia, Prosesi Pemakaman Tidak Boleh Dihadiri Publik
“Melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur MSI.***
