Network
PR INDRAMAYU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengganti pejabat yang dianggap tidak bisa mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Presiden Jokowi, penggantian pejabat yang tidak bisa mengatai karhutla adalah kesepakatan yang telah dijalin sejak 2016 lalu.
Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan mengganti pejabat yang tidak bisa mengatasi karhutla tersebut dalam "Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021".
Baca Juga: Dosen Psikologi UGM Ungkap Kiat Olah Stres di Era Pandemi Covid-19, Berikut Penjelasannya
"Setiap tahun sejak 2015, saat kejadian kebakaran besar, kita rutin melakukan pertemuan seperti ini, tujuannya apa? Untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati/wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama jika ada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah-daerah rawan bencana kebakaran agar tidak lupa pada aturan main yang sudah disepakati di 2016," ujar Jokowi.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari Antara, rapat tersebut dihadiri kepala daerah yang berasal dari lokasi rawan karhutla.
Di antara kepala daerah tersebut adalah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Siak, Bupati Pulau Pisau, dan Bupati Sanggau Paolus Hadi.
Baca Juga: Selain Mengandung Kafein, Kopi Juga Memiliki Kandungan Senyawa Kimia yang dapat Membuat Gigi Kuning
Rapat tersebut juga dihadiri Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjanjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan pejabat terkait.
"Saya kira kita masih ingat semua, kalau ikut rutin pertemuan setiap tahun seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti," ujar Jokowi dalam rapat tersebut.
Terkait kesepakatan mengganti pejabat yang tidak bisa mengatasi karhutla, Jokowi menyampaikan hal itu kepada kepala daerah yang baru.
Baca Juga: Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman RI 2021-2026, Jokowi : Mereka Akan Mengawasi Pelayanan Publik
"Mereka yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan main-nya tetap sama, belum saya ganti, dicopot,” tutur Presiden Jokowi.
“Saya ulang lagi ini hanya untuk pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini," ujarnya melanjutkan.
Terkait kasus karhutla sejak Januari 2021, Presiden Jokowi mengaku dirinya sudah menerima laporannya.
"Misalnya, di Riau tadi disampaikan sudah 29 kejadian, ini hati-hati Pak Gubernur Riau meski bisa ditangani jangan sampai ada muncul lagi, di Kalimantan Barat juga sama ada 52 kejadian, hati-hati Kalimantan Barat, meski bisa tertangani tapi kita semua harus hati-hati," ujarnya.
Baca Juga: [WAJIB TAHU] Simak 6 Perbedaan Sertifikat Tanah Elektronik dan Analog, Ada Scan QR Code
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus karhutla pada 2020 menurun dibandingkan tahun 2019.
Tercatat kasus karhutla 2020 terjadi pada lahan seluas 296.942 hektare, sedangkan karhutla 2019 memakan korban lahan seluas 1.592.010 hektare.
"Hal ini disebabkan karena kondisi iklim La Nina sehingga beberapa wilayah terjadi hujan yang cukup tinggi serta kesiapsiagaan dan sinergisitas yang semakin membaik antara para pihak baik di pusat maupun di daerah," tutur Mahfud.***
