Network
PR INDRAMAYU - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos), Muhadjir Effendy menyebut pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs PMJ, Untuk wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST).
"Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial, Senin (14 Desember 2020).
Baca Juga: Iming-iming Nilai Besar, Oknum Guru di Cianjur Diduga Cabuli 30 Siswa Selama 2 Tahun Terakhir
Sementara untuk bansos di luar Jabodetabek, kata Muhadjir, berupa bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19 tetap dilakukan seperti biasanya.
Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.
Baca Juga: Wajib Tahu! Berikut 5 Tanda Imunitas Tubuh Sedang Menurun, Salah Satunya Sering Flu
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," tuturnya.
Terkait penyaluran BST, Muhadjir mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun.
Baca Juga: Sebut Kepentingan Penyidikan, KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo Hingga 40 Hari
Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Selain itu, lanjut Muhadjir, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.
Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang memang diperlukan.
Baca Juga: KPK Usut Temuan Informasi Nilai Bansos, yang Sampai ke Warga Jabodetabek Hanya Rp 200 Ribu?
Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
Kemensos, sebut Muhadjir, saat ini masih memikirkan bagaimana cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," tukasnya.***
