Network
PR INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi perihal nilai bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 yang sampai ke tangan warga di wilayah Jabodetabek hanya Rp200 ribu.
"Kalau informasi di luar sih, wah itu dari Rp300 ribu, paling yang sampai ke tangan masyarakat Rp200 (ribu)," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (14 Desember 2020).
Baca Juga: Selalu Berpikir Positif Ternyata Bisa Menghadirkan 3 Manfaat Ini Bagi Kesehatan Tubuh
Untuk proses penyidikan kasus dugaan korupsi bansos ini, Alex mengatakan penyidik juga tengah menelusuri vendor atau perusahaan-perusahaan yang menjadi penyalur bansos di wilayah Jabodetabek.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs PMJ, Ia menduga sejumlah vendor yang ditunjuk itu tidak laik.
"Siapa mendapat pekerjaan itu, dari mana atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu. Dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako itu atau hanya modal bendera doang? Itu semua harus didalami," tuturnya.
Baca Juga: Adanya Ancaman 1 Tahun Penjara, Berikut 3 Tersangka Kasus Kerumunan Petamburan yang Dipulangkan
"Kita ingin lihat sebetulnya berapa sih dari anggaran (bansos) itu yang sampai ke masyarakat?" sambungnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka penerima suap dari dua pelaksanaan paket bansos untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.
