PR INDRAMAYU – Secara mengejutkan Menkes Budi Gunadi dan Menteri BUMN Erick Tohir sambangi Gedung KPK pada Jumat 8 Januari 2021.
Kedua menteri Jokowi tersebut datang ke gedung Merah Putih tidak untuk dilakukan pemeriksaan oleh pejabat KPK, akan tetapi untuk melakukan pembahasan bersama KPK terkait pengadaan vaksin covid-19.
"Hari ini kami menerima kunjungan dua menteri yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin guna melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin covid-19," ujar Ipi Maryati yang dikutip Pikiran Rakyat-Indramayu.com dari Antara news pada 8 Januari 2021.
Baca Juga: Capai Triliunan Rupiah, Segini Anggaran Kesehatan dan Perlindungan Sosial Tahun 2021
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang dibahas mengenai vaksin COVID-19, termasuk yang berkaitan dengan perkembangan pengadaan dan rencana vaksinasi yang akan segera dilakukan di tanah air.
“Melalui audiensi yang dilakukan pada hari, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait vaksin covid-19,” tutur Ipi Maryati.
Lebih lanjut, dalam pertemuan yang dilakukan pada hari ini, Erick dan Budi juga didampingi Direktur Utama PT Bio Farma Honesty Basyir, Sekretaris Menteri BUMN serta Irjen Kemenkes.
Baca Juga: Jelang Vaksinasi Serentak, Pemkab Indramayu Gelar Simulasi Alur Keseluruhan
Rombongan ini kemudian ditemui oleh dua pimpinan KPK yaitu Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Deputi Pencegahan KPK.
Dalam audensi tersebut , Erick thohir mengatakan pemerintah telah menyiapkan 425 juta vaksin covid-19 untuk sekitar 181 juta penduduk di seluruh tanah air.
Berikut rincian vaksin yang telah dipesan oleh Indonesia untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 :
Baca Juga: 3 Hal yang Wajib Diperhatikan Calon Penumpang Pesawat, Salah Satunya Tidak Tergoda Hasil Tes Palsu
125 juta vaksin sinovac yang berasal dari Tiongkok
100 juta dosis vaksin Novavak dari Kanada Amerika Serikat
100 Juta dosis vaksin Astra Zeneca dari Inggris
100 Juta dosis vaksin Pfizer dari perusahaan Amerika dan Jerman.
Dalam kesempatan itu, Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK telah memberikan rekomendasi terkait dengan pencegahan korupsi pengadaan vaksin covid-19 karena membutuhkan dana yang fantastis sekitar Rp60 Triliun.***