PR INDRAMAYU - Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta karena dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan tindak korupsi menarik perhatian banyak pihak.
Tak terkecuali dari Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar.
Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa prihatin atas unjuk rasa yang dilakukan belum lama ini.
Baca Juga: Ditanya Rio Motret, Ayu Ting Ting Ungkap Alasan Tak Bergabung dengan Geng Artis
Di mana dalam unjuk rasa tersebut meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa sebab dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan dan tindak korupsi.
Unjuk rasa diketahui terjadi mulai Kamis oleh Persatuan Mahasiswa Jakarta Raya dan berlanjut pada Jumatnya oleh Gerakan Mahasiswa Jakarta Raya yang memberi lima tuntutan dalam aksi tersebut.
Menanggapi poin tuntutan yang dilakukan oleh para demonstran itu, Musni umar memberikan tanggapannya dalam akun Twitter pribadi miliknya pada hari ini, seperti dikutip pada Sabtu, 28 November 2020.
Baca Juga: Ridwan Kamil Usulkan Libur Panjang Akhir Tahun Dipersingkat, Ini Penyebab dan Pertimbangannya
Keseluruhan isi dari lima poin tanggapannya, Musni Umar memberi keterangan awal yang menyatakan bentuk prihatinnya atas upaya yang disebutnya menghalakan segala cara untuk menghabisi pihak-pihak yang berseberangan.
Dalam poin tuntutan pertama, ia menanggapi soal pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada dua acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan pada Sabtu, 14 November lalu.
Terhadap ini, ia mengatakan bahwa aturan telah dilakukan dengan bentuk pembayaran denda sebesar Rp50 juta yang diberikan kepada Habib Rizieq Shihab, namun hal itu diisukan sebagai kesalahan Anies.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Kabar Erdogan Tidak Mau Duduk dengan Macron, Simak Kebenarannya
"Saya sangat prihatin politik menghalalkan segala cara telah digunakan untuk menghabisi yang dianggap lawan. 1) Kemarin massa di kediaman HRS Petamburan yang sudah dihukum bayar denda Rp50 juta telah dijadikan isu pelanggaran protokol kesehatan sebagai kesalahan Anies," tulis Musni Umar dalam akun Twitter miliknya.
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bekasi.com dengan judul 'Musni Umar Prihatin kepada Anies: Politik Menghalalkan Segala Cara untuk Menghabisi 'Lawan'', dalam poin kedua, ia menanggapi soal dugaan korupsi terhadap ajang balap mobil listrik Formula E yang awalnya diagendakan digelar pada 6 Juni 2020 lalu.
Dalam hal ini Musni Umar mengatakan bahwa acara tersebut menjadi bahan untuk menyudutkan Anies, padahal menurutnya acara itu batal digelar, akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Mbah Mijan Sebut Ada Keganjilan di Kasus Video Syur Mirip Gisel, Begini Hasil Penerawangannya
"2) Balap formula ditunda pelaksanaannya krn Covid-19 telah dijdkn isu korupsi utk habisi Anies. Belum dilaksanakan sdh difitnah korupsi gegara uang muka," katanya.
Kemudian dalam poin ketiga, Musni Umar menyayangkan isu pemberhentian revitalisasi Monas dikaitkan dengan diduga telah terjadi penyelewengan APBD DKI Jakarta.
Sementara menurutnya, rencana revitalisasi itu sudah selesai dilaksanakan dengan hasil renovasi yang baik.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto Legenda Sepak Bola Pele Membungkukkan Badan di Makam Maradona, Ini Faktanya
"Saya sangat prihatin politik menghalalkan sgl cara tlh digunakan utk menghabisi yg dianggap lawan. 3) Revitalisasi Monas Bagian Barat yg direncanakan telah selesai dilksnkn. Sangat indah stlh direnovasi. Dijadikan isu dihentikan dgn tuduhan Anies korupsi," tutur Musni umar.
Kemudian dalam poin tuntutan keempat yang ditanggapi Musni Umar, terkait isu dugaan korupsi terhadap dana Frankfurt Book Fair 2015 oleh Anies, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Diketahui lebih lanjut, bahwa Goenawan Mohamad sebagai Komite Nasional dalam acara itu, sempat menyanggah tuduhan yang dialamatkan kepada Anies dan menyebutnya sebagai fitnah.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Jokowi dan Ahok Masuk Daftar 5 Besar Pemimpin yang Ditakuti Dunia? Ini Faktanya
"Saya sangat prihatin politik menghalalkan sgl cara telah digunakan utk menghabisi yg dianggap lawan. 4) Dana Frankfurt Book Fair 2015 sewaktu Anies jadi Mendikbud RI diungkap dengan tuduhan Anies korupsi. Kalau ada korupsi, penyelenggaranya bukan Anies," katanya.
Selanjutnya dalam poin terakhir, ia menanggapi dugaan korupsi terkait pembangunan rumah DP Rp0 persen yang menjadi poin tuntutan para pendemo tersebut.
Terhadap hal ini, Musni Umar tidak meyakininya benar, sebab Anies secara berturut mendapat penghargaan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Berkat Protokol Kesehatan, Survei Terbaru Ungkap Prediksi Masyarakat Akan Berlibur pada Akhir 2020
"Saya prihatin politik menghalalkan sgl cara tlh digunakan. 5) Pemb. Rumah 0% tlh dibangun sangat indah dan baik. Kalau ada korupsi, DKI mustahil dpt penghargaan berturut-turut dr BPK dan KPK. Mhs pemilik masa depan sebaiknya jujur tdk mau diperalat," katanya.
Seperti dalam akhir keterangan tertulisnya, Rektor Ibnu Chaldun ini meminta agar para Mahasiswa dapat memiliki kejujuran dan menolak untuk diperalat.*** (Rizki Gura Saputra/PR Bekasi)