Indramayu Jadi Daerah Terbaik di Jawa Barat Untuk Tata Kelola Keuangan Dana Desa

- 25 Maret 2021, 10:45 WIB
Kadis DPMD Indramayu Sugeng Heriyanto angkat bicara usai tata kelola keuangan desa di Indramayu raih peringkat 1 di Jabar.
Kadis DPMD Indramayu Sugeng Heriyanto angkat bicara usai tata kelola keuangan desa di Indramayu raih peringkat 1 di Jabar. /Indramayukab.go.id

PR INDRAMAYU - Kabupaten Indramayu dinobatkan sebagai daerah dengan tata kelola keuangan Dana Desa terbaik di Jawa Barat.

Hasil ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2020.

Nilai dari Tata Kelola Keuangan Dana Desa atau Monitoring Center for Prevention (MCP) ini mencapai 88,5 persen.

Baca Juga: Ini Dia! Pecatur Muda Usia 12 Tahun Satria Duta Yang Berhasil Mengalahkan Gotham Chess

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto membenarkan pencapaian ini.

Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari indramayukab.go.id, Selasa, 23 Maret 2021, angka tersebut diraih berkat indikator-indikator pendukung yang dianggap cukup memuaskan.

Seperti publikasi APBDes yang mencapai 100 persen.

Baca Juga: 7 Hal Unik pada Kirab Obor Olimpiade Jepang Hari Ini, Tempuh Jarak 9.653 Kilometer

Lalu publikasi laporan pertanggungjawaban APBDes sebesar 85 persen.

Selanjutnya indikator implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siskeudes) yang terdapat sub indikator yakni implementasi siskeudes mencapai 100 persen.

Ada lagi laporan keuangan melalui siskeudes sebesa 100 persen, dan RAPBDes melalui siskeudes juga 100 persen.

Baca Juga: Rekap Hasil Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa: Portugal Menang, Belanda Kalah

Yang terbaik menurut Sugeng adalah perkada tata kelola dana desa, pelaporan kepada DPMD, pelaporan kepada Inspektorat, dan audit dana desa.

Dimana semuanya mencapai 100 persen alias sangat memuaskan.

"Dengan pencapaian ini kita berharap tata kelola keuangan desa terus berproses ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga tidak ada penyimpangan dan ini merupakan upaya kita bersama dalam pencegahan korupsi," ujarnya.

Baca Juga: Stok Beras Tahun 2018 Sebanyak 5.000 Ton di Gudang Bulog Indramayu Mengalami Penurunan Mutu

Sementara untuk indikator siswaskeudes, sampai saat ini belum diterapkan di Indramayu.

Siswaskeudes sendiri merupakan aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan belum semua kabupaten atau kota yang telah menjalankannya.

"Untuk Jawa Barat yang menjadi role model baru di Kabupaten Sukabumi," ucap Sugeng. ***

Editor: Asytari Fauziah

Sumber: indramayukab.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah