Tata Kelola Keuangan Desa di Indramayu Raih Peringkat 1 di Jabar, Begini Kata Kadis DPMD

- 25 Maret 2021, 09:19 WIB
Kadis DPMD Indramayu Sugeng Heriyanto angkat bicara usai tata kelola keuangan desa di Indramayu raih peringkat 1 di Jabar.
Kadis DPMD Indramayu Sugeng Heriyanto angkat bicara usai tata kelola keuangan desa di Indramayu raih peringkat 1 di Jabar. /Indramayukab.go.id

PR INDRAMAYU – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, angkat bicara usai tata kelola keuangan desa di Indramayu meraih peringkat 1 di Jawa Barat (Jabar).

Tata kelola keuangan desa di Indramayu baru-baru ini meraih peringkat 1 di Jabar, Kadis DPMD Indramayu pun angkat bicara.

Usai tata keuangan desa di Indramayu raih peringkat 1 di Jabar, Kadis DPMD Indramayu menyatakan harapannya agar bisa lebih baik lagi.

Baca Juga: Stok Beras Tahun 2018 Sebanyak 5.000 Ton di Gudang Bulog Indramayu Mengalami Penurunan Mutu

“Dengan pencapaian ini kita berharap tata kelola keuangan desa terus berproses ke arah yang lebih baik lagi,” ujar Sugeng dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman indramayukab.go.id.

“Sehingga tidak ada penyimpangan dan ini merupakan upaya kita bersama dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.

Tata kelola keuangan desa adalah satu di antara indikator tata kelola pemerintahan atau Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam upaya mencegah korupsi.

Baca Juga: Rekap Hasil Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa: Portugal Menang, Belanda Kalah

MCP Indramayu untuk poin tata kelola keuangan desa tahun 2021 menempati urutan ke-1 di Jabar dan ke-76 secara nasional.

Skor yang diraih tata kelola keuangan desa di Indramayu mencapai 88,5 persen, demikian pernyataan Sugeng kepada Diskominfo Indramayu.

Indikator tata kelola keuangna desa adala implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) yakni 100 persen.

Baca Juga: Prakiraan Hujan Indonesia 25-27 Maret 2021: Sulteng, Sulsel, Sultra Berpotensi Hujan Lebat

Indikator lainnya adalah implementasi sistem pengawasan keuangan desa (siswakeudes) 0 persen dan pengawasan 100 persen, dan publikasi dana desa 92,50 persen.

Terkhusus dana desa, terdapat sub indikatornya yakni publikasi Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 100 persen, dan publikasi laporan pertanggung jawbaan APBDes 85 persen.

Adapun indikator implementasi siskeudes adalah laporan keuangan melalui siskeudes 100 persen, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melaui siskeudes 100 persen.

Baca Juga: Ada The Penthouse 2 dan 2 Film Thriller, Ini Jadwal Acara Trans TV Kamis 25 Maret 2021

Terkait siswakeudes, Sugeng menyatakan belum semua kabupaten atau kota di Jawa Barat yang menerapkannya.

Siswakeudes merupakan aplikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

“Untuk Jawa Barat yang menjadi role model baru di Kabupaten Sukabumi,” tutur Sugeng.***

Editor: Asytari Fauziah

Sumber: indramayukab.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah