Network
Selain sampah rumah tangga, Ridwan Kamil menyatakan permasalahan utama lainnya di DAS Citarum adalah limbah pabrik.
Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, kasus pencemaran yang telah diproses hukum sebanyak 165 kasus.
Baca Juga: Update Corona Indramayu Hari Ini, 30 November 2020: Selama 3 Hari Pasien Covid-19 Bertambah 63 Orang
"Mayoritas pihak yang digugat ke pengadilan merupakan korporasi yang menikmati kekosongan penegakkan hukum karena pengusaha mencari biaya murah dalam pengelolahan limbah. Cara paling simpel adalah membuang ke Citarum," katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kini memfokuskan pemulihan kawasan hulu seperti gunung dan perbukitan yang kondisinya kritis.
Salah satunya yang telah dilakukan yakni gerakan menanam 50 juta pohon yang sudah berjalan sejak tahun lalu.
Baca Juga: Copot Baliho HRS, Pangdam Jaya Diapresiasi Jokowi, Andi Arief: Cukup Mengerikan bagi Demokrasi
"Hampir setahun ini gerakan penamanan pohon tersebut telah terealisasi sebanyak 19 juta pohon. Bukit-bukit gundul mengindikasikan permasalahan lingkungan adalah hal penting yang harus kami carikan solusi, termasuk di dalamnya pengelolaan DAS Citarum," terangnya.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com melalui Pemprov Jabar, di akhir Perpres 15 pada tahun 2025, Gubernur berharap seluruh persoalan di DAS Citarum dapat terkelola.
Sementara di sisi anggaran, penanganan Citarum dilakukan secara kolaboratif, seperti dukungan dari Bank Dunia, APBN, APBD Provinsi dan kabupaten/ kota dengan total sekitar Rp11,358 triliun hingga akhir tahun 2025.
