Network
"Sehingga catatan saya bagi kepala daerah baik PDIP dan semua, masalah Pak Ajay ini harus menjadi pelajaran, bahwa terkait dengan permainan proyek itu ya harus didudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada," ucap dia.
Namun, kata dia, sebagai kapasitas wali kota memberikan kebijakan selalu ada implikasinya.
Baca Juga: Aurel Segera Menikah tapi Krisdayanti Belum Mengenal Atta: Cuma Bisa Mendoakan dari Jauh
Di sisi lain, lanjut Ono, kasus yang membelit Ajay tentunya ini menjadi duka bagi PDIP Jabar.
"Pak Ajay tidak makan uang rakyat. Istilahnya kita tergelincir di jalan yang rata. Tergelincir saya yakinkan, mudah-mudahan tidak ada uang rakyat yang dimakan atau merugikan APBD," ujar dia.
"Kalau pun itu memang suatu kesalahan memang harus diakui itu sebuah kesalahan ketidaktahuan Pak Ajay semoga kedepan tidak ada kejadian serupa," ucap dia melanjutkan.
Baca Juga: Ahli Epidemologi Sebut Pembukaan Sekolah Harus Berdasarkan Parameter Kesehatan Daerah Setempat
Sementara itu, terkait sanksi seperti pemecatan, Ono menegaskan pihak tidak memiliki kewenangan tersebut. Pemecatannya merupakan kewenangan dari DPP atau pusat.
"Untuk pemecatan itu kewenangan DPP partai. Kita tunggu saja keputusan pusat seperti apa," ujar dia.*** (Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)
