Kemiskinan hingga Masalah Lain Masih Terbentang Luas di Jabar Selatan, Wagub Uu: Perlu Badan Khusus

24 Oktober 2020, 12:20 WIB
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mendampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kunjungan kerja di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 23 Oktober 2020 /Humas Jabar

PR INDRAMAYU – Sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah tengah dan selatan Jawa Barat, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul ulum, terus bekerja keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar Selatan.

Di Jabar Selatan, termasuk Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran, kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan.

Hal itu diungkap Uu Ruzhanul Ulum saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.

Baca Juga: Gunakan Cairan Pembersih Tak Layak Pakai, Polisi Tetapkan Direktur Jadi Tersangka Kebakaran Kejagung

Kepala Bappenas tersebut didampingi Wagub Jabar saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Selain kemiskinan, infrastruktur yang dimiliki Jabar Selatan masih belum memadai. Untuk menghubungkan kawasan di jalur pantai selatan (pansela) dan perkotaan (tengah), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pun berfokus terhadap peta Jalur Tengah Selatan (JTS).

"Apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang konektivitas jalan, termasuk JTS salah satu solusinya, sekarang tengah dimatangkan oleh Pemda Provinsi Jabar dan segera terealisasi," ujar pria yang kerap disapa Kang Uu dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman resmi Pemprov Jabar.

Baca Juga: Corona Harian Amerika Serikat Dekati Rekor Tertinggi, Sentuh 75.000 Kasus Baru dalam Sehari

Percepatan peningkatan kesejahteraan dinilai kurang maksimal akibat terlalu jauhnya lokasi pusat pemerintahan di Jabar Selatan dengan masyarakat. Kang Uu memaparkan solusinya berupa konsep Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar Selatan.

"Diharapkan Daerah Otonomi Baru di Jabar segera disetujui dan direalisasikan (oleh pemerintah pusat). Karena masyarakat di Jabar Selatan masih kesulitan menuju pusat pemerintahan masing-masing," tutur Kang Uu. 

Kawasan Jabar Selatan identik dengan pantai. Garis pantai selatan Jabar membentang dari Sukabumi sampai Pangandaran. Wagub Jabar memerlukan dorongan dan dukungan kepada nelayan dan UMKM.

Baca Juga: Di Pantai Karangsong dan Balongan Indramayu, Warga Temukan Cairan Minyak Mentah Berceceran

Untuk mengembangkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Jabar Selatan, Uu mengatakan memerlukan badan khusus.

Pada kunjungan kerja di Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa memaparkan 5 hal yang menjadi fokus permasalahan Jabar Selatan.

"Pertama, kami melihat (masalah) kemiskinan di wilayah selatan (Jabar) ini. Kedua, infrastruktur. Ketiga, kebencanaan.

Baca Juga: Suka Film yang Menggugah Emosi? Genre ‘Horror’ dan ‘Romance’ Bisa Jadi Solusi

“Keempat, terkait UMKM, karena yang mendorong industri di sini (Jabar Selatan) itu UMKM, tapi masih kurang (optimal). Lalu yang terakhir (kelima) adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkap Suharso.

Untuk menindaklanjuti fokus permasalahan tersebut, Suharso akan menyampaikan hasilnya kepada gubernur pada akhir Oktober nanti melalui pertemuan lanjutan dengan Bappenas/Kementerian PPN.***

Editor: Suci Nurzannah Efendi

Sumber: Pemprov Jabar

Tags

Terkini

Terpopuler