Network
PR INDRAMAYU – Selama tiga bulan aksi protes dan para pengunjuk rasa mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menuntut pengunduran dirinya, pada Rabu, 14 Oktober 2020.
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari ANTARA News dan reuters, Pemerintah mengatakan pihaknya juga bertindak setelah para pendemo menghalang-halangi iringan kendaraan keluarga kerajaan.
“Sangatlah perlu menerapkan langkah mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan tepat waktu untuk menjaga perdamaian dan tatanan,” pengungumuman pada TV negara.
Baca Juga: Viral! Berbisnis dengan Modal 3M dan Tuyul, Netizen: Sempat Suudzon Gara-gara Video Terpotong
Pemerintah Thailand, melarang untuk kerumunan besar dan mengizinkan pihak berwenang untuk melarang orang-orang yang memasuki kawasan manapun yang mereka tuju.
Bukan hanya itu, Pemerintah Thailand juga melarang kegiatan yang melibatkan lima orang atau lebih dan penerbitan berita atau pesan-pesan daring yang dapat membahayakan keamanan sosial.
Larangan tersebut, dikeluarkan pada Kamis dini hari melalui dekret darurat untuk mengakhiri protes-protes jalanan di Bangkok.
Baca Juga: Alasan Tim Panahan Bidik Yogyakarta Jadi Tempat Uji Tanding diungkap sang Manajer
“Penerbitan berita, media lain, dan informasi elektronik yang memuat pesan-pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau informasi yang secara sengaja menyesatkan, melahirkan salah paham yang akan mempengaruhi keamanan nasional atau perdamaian dan tatanan,” sebutan larangan Pemerintah Thailand.
