“Indonesia dan Malaysia hanya menyatakan keprihatinan dan menyarankan dialog,” ujarnya dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari The Conversation.
Prinsip tidak mencampuri (non-intervensi) urusan dalam negeri dari negara anggota lain, diakui Yohanes, justru menghambat tujuan ASEAN tersebut.
Baca Juga: Terkait Kasus Korupsi yang Menimpanya, Edhy Prabowo: Saya Siap Dihukum Mati
“Sebagai contoh, konflik Rohingya di Myanmar berdampak ke negara-negara ASEAN lain karena banyak orang Rohingya yang mengungsi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia,” ujarnya.
Apa yang harus dilakukan ASEAN menyikapi konflik di Asia Tenggara termasuk kudeta militer di Myanmar?
Menyikapi konflik di Asia Tenggara termasuk kudeta militer di Myanmar, ASEAN perlu membarui tujuannya, demikian menurut Akademisi UPN Veteran Jatim, Yohanes Ivan Adi Kristianto.
Baca Juga: Soal Vaksin bagi Lansia, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Ungkap 2 Prasyarat Ini
Hadirnya Piagam ASEAN 2008 berisi pembaruan visi ASEAN yang kini mulai memprioritaskan isu demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Meskipun begitu, Yohanes menganggap ASEAN cenderung bersikap setengah-setengah dalam menyikapi konflik yang ada di negara anggota terkait pelanggaran HAM.
“ASEAN terlibat dalam isu-isu yang sedang marak di suatu negara anggota – melalui forum dialog, misalnya, namun tindakan ASEAN tidak bisa mengikat negara yang terlibat dalam isu tersebut,” ujar Yohanes.