Cek Fakta: Beredar Kabar Pemerintah Gelar Internet Gratis Bermodalkan Isi Data Diri, Simak Faktanya

PR INDRAMAYU - Baru-baru ini beredar informasi tentang "Program Internet Gratis Pemerintah" yang beredar melalui aplikasi layanan WhatsApp.

Masyarakat diminta untuk memasukkan data diri melalui sebuah tautan yang dicantumkan di pesan itu agar mendapatkan program tersebut.

Berikut isi narasi dari pesan yang telah beredar di WhatsApp: 

Baca Juga: Update Virus Corona Indramayu: Terjadi Penambahan 12 Kasus Positif Covid-19 di Akhir Pekan

"Program Internet Gratis Pemerintah.

Ini syarat program Internet Gratis dari Pemerintah, Penuhi Sejumlah Syarat Berikut.

Baca Selengkapnya Di

https://www.program.internet.gratis.kominfo.go.id.kemeninfo.pw/syaratpendaftaran."

Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah UU ITE Hanya Menjerat Pelaku Pengkritik Rezim Jokowi? Tinjau Kebenarannya

Lantas, benarkah pemerintah menggelar program Internet gratis dengan syarat isi data diri pada tautan? 

Penjelasan:

Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com melalui Antara, Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Ahmad Ramli menjelaskan, bahwa informasi yang beredar terkait program internet gratis merupakan pesan mengandung hoaks.

"Jangan percaya dengan viral ini karena itu adalah hoaks," kata Ahmad Ramli, sebagaimana diberitakan salah satu media berita nasional. 

Baca Juga: Puncak Arus Mudik Libur Panjang Maulid Nabi, Jasa Marga Siapkan Skenario Rekayasa Lalu Lintas

Menurutnya, program pemerintah yang sedang berjalan saat ini yaitu memberikan layanan Internet gratis melalui platform pendidikan.

Dia melanjutkan, fasilitas tersebut digelar bersama dengan operator telekomunikasi.

Ahmad Ramli meminta masyarakat, terkait informasi yang telah beredar, agar tidak membuka atau meng-klik tautan yang dicantumkan pesan berantai tersebut.

Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Dikabarkan Covid-19 Penuh Kebohongan, Ternyata Hanya Flu Biasa, Simak Kebenarannya

Karena dikhawatirkan tautan itu dapat mengarahkan pada upaya penipuan, adanya permintaan sejumlah uang melalui transfer maupun mengambil dan menyalahgunakan data-data pribadi.

Selain itu, masyarakat juga diminta agar tak mudah mempercayai pesan-pesan lainnya yang serupa semacam itu.***