PR INDRAMAYU - Anggota komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional.
Namun, hingga kini masih belum ada solusi yang ditawarkan pemerintah kepada DPR RI.
Oleh karena itu, Andreas meminta beberapa kementerian duduk bersama agar masalah ini segera terselesaikan.
Baca Juga: Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ditunda, Jasa Marga Sampaikan Permohonan Maaf
"Kami minta agar lintas kementerian antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemendagri dan Kemenkeu untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan persoalan ini.
"Sehingga kedepan kita tidak punya lagi pegawai honorer yang hidup dengan standar gaji yang sangat minim dan lebih bersifat belas kasih," kata Andreas di Kantor Bupati Kuningan, Jawa Barat Kamis, 8 Oktober 2020.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, persoalan pendataan jumlah tenaga honorer, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus jelas.
Baca Juga: UU Pendidikan Disebut Masih Tumpang Tindih, Pengamat Minta Pemerintah Rancang Omnibus Law Pendidikan
Persoalan ini adalah persoalan koordinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya.
Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, dengan hasil rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas.
Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
"Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer," ujar Andreas.***