Network
PR INDRAMAYU - Anies Baswedan dilantik menjadi Gubernur 16 Oktober 2017.
Sejak Agustus 2018, Anies harus memimpin Jakarta sendirian lantaran Sandiaga Uno maju sebagai cawapres dan memutuskan mundur sebagai Wagub DKI.
Dua tahun solo karier, barulah pada 6 April lalu, Anies mendapatkan wakil. Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria resmi dilantik sebagai Wagub DKI.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Harga Vaksin Covid-19 di Brasil Hanya Rp28 Ribu? Simak Faktanya
Ada enam program yang diklaim sebagai prestasi Anies.
Pertama, peningkatan pengguna transportasi umum. Rute TransJakarta dari 109 pada 2017 bertambah jadi 220 rute pada 2019.
Jumlah bus juga bertambah dari 2.380 pada 2017 menjadi 3.548 unit pada 2019.
Baca Juga: Komentari Kasus Meninggalnya Anak Pembela Ibu, Ustaz Abdul Somad: Rangga Masuk Surga
Selain itu, moda transportasi di Jakarta menjadi semakin terintegrasi melalui program Jak Lingko, yang tersambung dengan MRT dan LRT.
Kedua, penyediaan rumah DP 0 rupiah. Anies mengaku telah menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau.
Ketiga, penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Keempat, di bidang kebudayaan.
Baca Juga: Indonesia Luncurkan Buku untuk Peringati 25 Tahun Hubungan Diplomatik dengan Afrika Selatan
Kelima, revitalisasi trotoar. Anies telah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km selama dua tahun menjabat. Pembangunan itu disebut akan memanjakan pejalan kaki.
Keenam, Anies mengklaim telah menunaikan janjinya menstop reklamasi yang digarap para 'naga'.
Namun, dalam 3 tahun ini, kebijakan Anies juga kerap menimbulkan kontroversi.
Baca Juga: Bersikeras Gelar Konser di Tengan Pandemi, The Flaming Lips Gelar Konser dalam Balon
Mulai dari terbitnya IMB (izin mendirikan bangunan) di Pulau yang sudah direklamasi.
Keputusan itu sempat membuat anggota DPRD DKI menggulirkan wacana interpelasi, dan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara.
Kontroversi lainnya, yakni seni instalasi bambu dan batu di Bundaran Hotel Indonesia, trotoar untuk pedagang kaki lima, menunjuk Donny Andy Saragih yang merupakan tersangka menjadi Dirut Transjakarta, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, reklamasi Ancol, dan yang paling fonomenal yakni batalnya penyelenggaraan Formula E di Kawasan Monas.
Baca Juga: Geger Baliho Arief Muhammad 'Nangkring' di Tangsel, Rachel Vennya: Gak Kaget karena Emang Layak Maju
Sejumlah partai memberikan penilaian berbeda-beda terkait 3 tahun kinerja Anies.
Salah satunya dari Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono. Menurut Gembong, Anies gagal dalam memimpin DKI.
“Masih jauh dari harapan warga ibu kota,” kata Gembong.
Baca Juga: 'Nyalakan Nyali' Anak Muda Soal Modifikasi Kendaraan, Suzuki Gelar Kontes Digimods Contest
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Bambang Istianto mengaku tidak mudah menjadi pemimpin ibu kota yang permasalahannya sangat kompleks.
“Jika Anies teruji dan berhasil memimpin Jakarta, maka dia layak menjadi pemimpin nasional,” ujar Bambang saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.
Akan tetapi, saran Bambang, bila Anies mau naik kelas menjadi presiden, maka dia harus membangun kekuatan politik. Di samping itu, Anies harus lebih dulu membangun ekonomi warganya.
Baca Juga: Tingkatkan Minat Mencuci Tangan, Mahasiswa Unpad Kembangkan Sabun Kertas
Sementara itu, kemarin lembaga survei Indometer mengeluarkan riset terbarunya terkait bursa capres di 2024.
Hasilnya, posisi pertama masih ditempati Prabowo Subianto dengan 16,8 persen. Di peringkat kedua, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 16,5 persen.
Di posisi ketiga, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 10,6 persen, sedangkan Anies di peringkat keempat dengan perolehan 8,9 persen.
“Prabowo dan Ganjar bersaing ketat sebagai capres 2024, sementara Ridwan Kamil dan Anies berpotensi kuat menjadi calon wakil presiden,” kata Direktur Eksekutif Indometer, Leonard SB.***
