Network
PR INDRAMAYU – Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menuai kontroversi dari berbagai pihak. Berbagai elemen masyarakat beramai-ramai menyatakan keberatan terhadap UU yang baru disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut. Salah satu yang menyatakan keberatan adalah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama.
Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan pernyataan sikap pada 9 Oktober 2020 lalu, kini giliran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat yang melakukan hal serupa.
Dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman NU Online Jabar, PWNU Jabar menyampaikan sikap resminya secara tertulis kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua PWNU Jabar, Hasan Nuri Hidayatullah.
Baca Juga: Amerika Serikat Kenakan Biaya Tambahan untuk iPhone 12 Reguler dan Mini, Berikut Penjelasannya
“Bismillahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh, saya, Ketua PWNU Jawa Barat bersama dengan Katib Syuriyah PWNU Jawa Barat KH Usamah Manshur ditemani KH Abdul Aziz, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, salah satu dari unsur kepengurusan bendahara PWNU Jawa Barat sengaja pada pagi hari ini datang kepada Pak Gubernur ingin menyampaikan kaitan dengan pernyataan sikap PWNU Jawa Barat mengenai omnibus law yang disahkan DPR RI,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hasan tersebut.
Ketua PWNU Jabar menghendaki agar dokumen pernyataan sikap tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Adapun poin-poin lengkapnya secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Si Botak Jaap Stam, Mengenang Legenda Bek Menakutkan pada Zamannya
1. PWNU Jawa Barat memahami niat baik pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterahkan dan mencerdaskan warganya. Namun niat baik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan cara-cara yang baik pula;
