Network
PR INDRAMAYU - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dibuat geleng-geleng kepala, terkait tudingan kepada pemerintah dalam dua bulan terakhir.
Sebab, menurutnya, dua tudingan yang mengarah ke pemerintah saling bertolak belakang. Yakni, pertama adalah tudingan bahwa pemerintah pro dengan kebangkitan komunisme di tanah air.
Tudingan ini memang kerap muncul di bulan September, tepatnya menjelang peringatan tragedi G30S/PKI.
Baca Juga: Penuhi Sektor Tanaman Pangan, Pupuk Indonesia Siap Tambah Alokasi Subsidi Pupuk Satu Juta Ton
Kemudian, sebulan kemudian, pemerintah dituding pro dengan kapitalisme.
Tudingan ini muncul seiring pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.
“Bulan September dalam ribut-ribut Film G30S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme,” kata Mahfud, dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari wartaekonomi.co.id Senin 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Polisi Pengaman Demonstran Tolak UU Ciptaker Jalani Rapid Test, Heru Novianto: Kami Juga Ingin Sehat
Lanjutnya, ia pun mulai bertanya-tanya, teori apa yang bisa menjelaskan keadaan ini, apalagi Indonesia menganut ideologi Pancasila.
