Network
PR INDRAMAYU - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani belakangan ini mendadak disorot usai pernyataan politiknya viral saat mengumumkan calon kepada daerah (Cakada) Pilkada Serentak 2020 dari PDIP pada Rabu, 2 September 2020.
Kemarin, Fadli Zon menyindir Puan dengan mengatakan bahwa pernyataan itu hanya akan dilontarkan oleh orang yang tak paham sejarah.
"Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila," kata Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Kamis, 3 September 2020.
Baca Juga: Sampai di Laut Aceh, Ratusan Rohingya Kabur ke Perkampungan, Sempat Kejar-kejaran dengan Tim SAR
Tak sejalan dengan Fadli Zon, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing angkat bicara dan mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan terjadinya penggiringan wacana negatif yang dilontarkan Puan.
Emrus mengatakan, orang yang tidak setuju lebih cenderung pendapatnya bernuansa politis dan pragmatis daripada substansi makna mendalam dari pernyataan Puan yang menyebut 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila'.
"Jika kita simak dengan teori akal sehat saja, ungkapan Puan sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung (perasaan) suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
Baca Juga: Manusia Perahu Rohingya Kembali Terdampar ke Laut Aceh, Informasi Beredar Ada Sekira 200 Orang Lebih
"Diksi yang ada pada kalimat tersebut yaitu 'Sumbar' sebagai nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Bukan suku atau etnis tertentu," kata Emrus, Minggu, 6 September 2020 sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul 'Masih Diributkan, Pakar Analisis Ucapan Puan: Maknanya Dalam'.
Emrus menjelaskan, Indonesia sebagai negara kesatuan harus dimaknai bahwa setiap provinsi milik kita bersama, bukan seolah milik satu etnis atau suku tertentu, sekalipun etnis tersebut lebih dulu datang dan tinggal di provinsi tersebut dan boleh jadi lebih banyak jumlahnya.
