Network
PR INDRAMAYU - Simak fakta terkait penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako yang akan diberlakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari Instagram @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa selama ini terdapat pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yamg mengonsumsi. Hal ini kemudian menciptakan distorsi.
Distorsi adalah suatu kondisi dimana suatu fakta, aturan, dan sebagainya mengalami penyimpangan dan memberikan keuntungan pada salh satu kelompok atau pribadi yang dapat menghalangi proses pencapaian suatu tujuan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Minggu 13 Juni 2021, Aries Waspada Masalah Kesehatan, Gemini Akan Merawat Diri
Misalnya adalah yang terjadi pada bahan pangan seperti beras, daging, atau jasa pendidikan.
Apapun jenis harganya, semua mendapatkan fasilitas yakni tidak dikenakan PPN.
Selama ini konsumsi beras premium dan beras biasa, keduanya tidak dikenakan PPN.
Baca Juga: Tinggal Menghitung Jam, Begini Konsep Dekorasi Lamaran Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk Besok!
Begitu juga dengan konsumsi daging segar wagyu dan daging segar biasa yang dijual di pasar tradisional, keduanya juga mendapatkan fasilitas yakni tidak dikenakan PPN.
Lanjut ke bidang pendidikan, baik pendidikan berbayar tinggi seperti les private berbayar tinggi dan pendidikan gratis, keduanya sama-sama tidak dikenakan PPN.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, dimana konsumsi barang-barang dan jasa tersebut jelas memiliki daya beli yang jauh berbeda.
Baca Juga: Prediksi Korea Selatan vs Lebanon, Son Heung Min Akan Kembali Berlaga untuk Membela Tim Macan Asia
Sehingga akibatnya fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang atau jasa tersebut tidak tepat sasaran.
Orang-orang yang mampu membayar lebih untuk konsumsi barang dan jasa yang bernilai tinggi justru tidak membayar pajak, dikarenakan mengonsumsi barang dan jasa tersebut tidak dikenakan PPN.
Oleh sebab hal tersebut dinilai tidak tepat sasaran, maka saat ini pemerintah menyiapkan RUU KUP yang berisi konsep reformasi perpajakan, yakni tentang reformasi sistem PPN.
Pemerintah berharap dengan adanya penetapan PPN pada jenis barang dan jasa tersebut, akan dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distorsi.
Serta tentunya juga akan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif.
Kebijakan ini nantinya dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara.
