Network
Dalam kesempatan yang sama, tindak lanjut 75 pegawai KPK tersebut menurutnya mesti dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga lain terlebih dahulu.
Adapun koordinasi tersebut menurutnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Baca Juga: Respons Keinginan Jokowi, GP Ansor Siap Dilibatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK
Selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kami tindak lanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain ada Menpan ada Kumham yang mengatur regulasi ada KASN ada LAN, ada BKN,” katanya menerangkan.
“Inilah yang kami kerja samakan," kata Firli Bahuri menegaskan.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini: Pernah Bermalam dengan Riki, Elsa Rasakan Gejala Hamil?
Pada Selasa, 25 Mei 2021 menurutnya bakal ada pembahasan secara intensif terkait tindak lanjut 75 pegawai tersebut bersama kementerian/lembaga terkait.
"Kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya tetapi yang pasti hari Selasa, kami akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya,” katanya menerangkan.
“Tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga," kata dia menambahkan.***
