PR INDRAMAYU – Wakil Gubernur DKI Jakartan Ahmad Riza Patria buka suara terkait unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) se-DKI Jakarta di Balai Kota pada Selasa, 6 April 2021.
Unjuk rasa yang dilakukan HMI-MPO itu adalah untuk menuntut pengungkapan kasus korupsi yang terjadi di DKI Jakarta secara tuntas.
Terkait demo tersebut, Wagub DKI Jakarta mengungkapkan bahwa negara ini merupakan negara demokrasi, jadi siapapun boleh saja melakukan aksi demo.
Baca Juga: Indramayu Peduli Pekerja Migran, Lucky Hakim: Kita Ingin Mereka Punya Keahlian
Namun, ia juga mengatakan jika melakukan aksi demo sebaiknya harus juga disertai fakta dan data.
“Negara kita adalah negara demokrasi, silahkan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, menyampaikan tertulis, dialog dan sebagainya” ujar Riza sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Indramayu.com dari laman Antara News pada Kamis, 8 April 2021.
“Kendati demikian, sebaiknya jangan asal demo tetapi harus juga disertai fakta dan data,” sambungnya.
Baca Juga: 6 Cara yang Bisa Kamu Lakukan agar Tidak di-Ghosting Orang Lain, Salah Satunya Perlu Ketegasan
Selain itu, Riza juga menegaskan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi sebaiknya harus berhati-hati dalam menyuarakan, apalagi bicara terkait korupsi.
“Sekalipun ketentuan undang-undang diperbolehkan menyuarakan menyampaikan aspirasi termasuk melakukan demo dimana pun, termasuk balai kota tapi mohon adik-adik yang saya cintai agar bicara sesuai fakta dan data,” tutur Riza.
“Jangan asal bicara, apalagi bicara tentang korupsi harus hati-hati,” sambungnya.
Baca Juga: Ini Stadion yang Pantas Gelar Laga Persib Vs Persebaya Piala Menpora 2021
Sementara itu, Koordinator aksi Audi Hafiz Basri mengungkapkan bahwa tujuan mereka melakukan aksi demo adalah untuk mendesak KPK agar mengusut kemungkinan keterlibatan Anies Baswedan dalam pengadaan lahan Program Rumah DP Rp0 dan pengadaan alat fitnes.
“Kami HMI-MPO se DKI Jakarta mendesak KPK agar menelusuri Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan ruman DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar,” ujar Audi.
“Kami juga meminta Anies bertanggungjawab atas dua kasus tersebut,” tambahnya menerangkan.
Baca Juga: Sambut Ramadhan 2021, Airlangga Hartarto Ungkap Kebijakan Wajib Bayar THR dan Singgung Harbolnas
Selain itu, Audi juga meminta agar segala perencanaan APBD yang ada di DKI harus transparan dan akuntabel.
Bahkan ia pun menegaskan, jika tuntutan mereka tidak diindahkan maka tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa.
“Kami HMI-MPO se DKI Jakarta juga menyatakan bahwa segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus trasnparan dan akuntabel,” tutur Audi.
“Apabila tuntutan kami ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan massa yang banyak,” sambungnya.***