Network
Hal itu menurutnya sudah diatur dalam UU Pemerintah Daerah dan Peraturan Mendagri nomor 59 yakni tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Bahkan tak hanya itu, Tito pun kembali menegaskan terkait apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Papua bahwa jika Lukas Enembe meminta izin untuk pergi berobat ke luar negeri maka ia pun menyatakan tak segan untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan.
Baca Juga: RESEP Sandwich Salad Telur, Bekal Sekolah untuk Si Kecil
“Pak Gubernur tidak pernah meminta izin bepergian ke luar negeri kepada Kemendagri untuk berobat,” katanya.
“Padahal jika mendesak tentu saya selaku pengambil kebijakan di Kemendagri tak segan-segan memberikan izin meskipun suratnya menyusul,” ungkap mendagri menambahkan.
Sebagai Informasi, Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) tertanggal 1 April 2021 telah mengeluarkan surat teguran kepada Gubernur Papua yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Kemendagri.
Baca Juga: Simak 11 Panduan Ibadah Ramadhan 2021 yang Diterbitkan Kemenag
Dalam perjalanannya ke Papua Nugini pada 31 Maret 2021 yang lalu, Lukas Enembe melewati jalan setapak dengan menggunakan ojek ke Wutung yang merupakan kampung yang berbatasan dengan Skouw, Jayapura.
Akibat kejadian tersebut, Lukas dan dua pengikutnya akhirnya dideportasi oleh pemerintah Papua Nugini.
Konsulat RI di Vanimo akhirnya mengeluarkan Surat Pengganti Laksana Paspor (SPLP) untuk memulangkan Lukas melalui PLBN Skouw pada Jumat, 3 April 2021.***
